Masyarakat Miskin Karimun 13.000 jiwa, demikian judul salah satu berita pada
tanggal satu Oktober di Koran Haluan
Kepri (disini) dan www.inilah.com (disini). Data tersebut
dikutip dari pernyataan Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial (Kessos) Dinas
Sosial (Dinsos) Kabupaten Karimun, Syafruddin Abdul Rochim. Jika benar, berita
ini tentu sangat menggembirakan, karena dengan jumlah penduduk miskin sebanyak
13.000 orang pada tahun 2009, artinya tingkat kemiskinan di Kabupaten Karimun
adalah sebesar 4,89 persen (jumlah penduduk versi dinas catatan sipil), atau 5,61
persen (jumlah penduduk versi BPS). Suatu pencapaian yang sangat spektakuler
mengingat bahwa pada tahun yang sama pencapaian jumlah penduduk miskin secara
makro untuk Provinsi Kepulauan Riau mencapai 8,27 persen dan Nasional sebesar
13,76 persen. Tapi benarkah jumlah penduduk miskin di Karimun hanya 13.000
jiwa? Mari kita telaah lebih jauh.
Berdasarkan pernyataan Syarifudin Abdul Rochim, angka 13 ribu orang
tersebut bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009. Namun pada
kalimat berikutnya dikatakan bahwa “Mengenai perkiraan adanya penambahan jumlah
masyarakat miskin, Syafruddin mengaku hal itu belum bisa dipastikan. Pasalnya
setelah dicek ke lapangan apakah ada penambahan atau tidak itu masih belum bisa
dipastikan. Dengan kata lain, data tersebut masih belum akurat”. Jika data
tersebut dikatakan belum akurat, maka berapa sebenarnya jumlah penduduk miskin
Kabupaten Karimun?
Menurut publikasi bersama antara BPS dan Bappeda Karimun, angka
kemiskinan secara makro Kabupaten Karimun tahun 2009 hasil Suseda sebesar 8,84
persen atau 20.477 jiwa. Jika mengacu kepada data mikro, by name by address,
jumlah penduduk miskin yang digunakan tahun 2009 masih sama dengan tahun 2008
yaitu 11.704 rumah tangga atau 54.903 jiwa. Sementara itu, menurut data dari
Dinas Catatan Sipil & KB Kab. Karimun, jumlah keluarga Pra Keluarga
sejahtera sebanyak 8.955 keluarga, dan kategori Keluarga Sejahtera I dengan alasan
Ekonomi mencapai 12.774 keluarga.
Kedua data dari BPS tersebut mengindikasikan selisih yang cukup jauh
dengan data yang dipaparkan oleh Syarifudin. Maka data penduduk miskin yang paling mungkin
dimaksudkan oleh Syarifudin adalah data Keluarga Sejahtera I dengan alasan ekonomi
dari Dinas Catatan Sipil & KB Kabupaten. Maka siapa sebenarnya yang salah
kutip?. Adalah sangat disayangkan apabila seorang pejabat sekelas Kepala Bidang
Kesejahteraan Sosial tidak mengetahui data apa yang sebenarnya sedang dia
bicarakan. Apa lagi data itu juga yang akan dia gunakan sebagai rujukan dalam
pekerjaan mulia penanggulangan kemiskinan. Hasilnya bisa ditebak, program pembangunan
yang dijalankan tidak mencapai sasaran yang diinginkan.
Oleh karena itu siapapun perlu lebih hati-hati dalam menyikapi data
kemiskinan. Data ini mungkin diragukan oleh banyak pihak, namun sangat penting
dalam program pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Banyaknya
kesalahan dalam mentafsirkan data kemiskinan tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan
masyarakat mengenai maksud, tujuan, dan metode untuk menghasilkan data
kemiskinan itu sendiri yang bermacam-macam jumlahnya. Jadi kita tidak bisa
menggeneralisir suatu adat untuk menyatakan bahwa data yang lain itu salah. Dan
Supaya tidak salah, anda bisa meminta penjelasan kepada Kantor BPS
Kabupaten/Kota terdekat.
pemerintah perlu segera menanggapinya.banyak masyarakat miskin di daerah pulau2 yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat. kalaupun ada bantuan, yang sampai ke masyakat biasanya banyak yang terpotong dari jumlah yang sebenarnya.bagi pemerintah daerah seringlah kelapangan untuk servei, tanya langsung ke warganya jagan di tanya kepada aparat2 desa.banyak sekali penyimpangan,kashanlah kepada masyarakat yang mati2an untuk hidup
BalasHapus