Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Karimun

(disusun sebagai materi dalam Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011)

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta  tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara berkembang (LDCs), tidak terkecuali di Kabupaten Karimun.

Kenaikan maupun penurunan jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Sesuai konsep yang digunakan, penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Selama periode 2005-2010, garis kemiskinan di Kabupaten karimun mengalami perubahan rata-rata sebesar 9,30 persen setiap tahun.

Tabel 2.5

Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Karimun Tahun 2005-2010

Tahun	Garis Kemiskinan	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)
2005	168.166	-
2006	170.839	1,59
2007	174.936	2,40
2008	236.708	35,31
2009	237.250	0,23
2010	253.748	6,95

Sumber :BPS Karimun

Pada tahun 2005 garis kemiskinan di Kabupaten Karimun sebesar Rp. 168.166,-  perkapita per bulan. Pada tahun 2010 angka itu menjadi Rp. 253.748,- perkapita per bulan. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2008 dimana garis kemiskinan naik mencapai 35,31 persen. Dengan demikian selama periode 2010 garis kemiskinan meningkat sebesar Rp 85.582,-, atau mengalami kenaikan sebesar 50,89 persen dibandingkan dengan tahun 2005.

Diperlukan adanya suatu kehati-hatian dalam mendefinisikan garis kemiskinan. Karena tidak jarang nilai garis kemiskinan yang telah ditetapkan, menjadi suatu kontroversi. Kita mungkin ragu-ragu jika dikatakan bahwa seseorang dapat hidup layak dengan pengeluaran sebesar Rp. 253.748,- per bulan, atau Rp. 8458,- per hari. Namun jika suatu rumah tangga yang terdiri empat orang; ayah, ibu, dan dua orang anak, maka total pengeluaran rumah tangga tersebut menjadi Rp. 1.014.992,-. Dan dengan nilai pengeluaran tersebut per bulan, tentu kita akan setuju bahwa mereka bisa hidup dengan layak karena nilainya sudah berada diatas UMR Kabupaten Karimun.

Selain garis kemiskinan, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, tingkat keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus diukur dari seberapa besar perubahan yang terjadi pada tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tingkat kedalam kemiskinan yang digambarkan oleh angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas kemiskinan, di mana semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.

Sedangkan angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks ini maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya.

Pada periode 2005-2010, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan kecenderungan semakin membaik. Hal ini terlihat dari nilai indeks pada periode 2005-2010 yang mengalami penurunan sebesar 0,36 poin per tahun. Pada tahun 2005 nilai indeks P1 mencapai 2,62, sementara pada tahun 2010 nilainya mengalami penurunan menjadi 0,82. Walaupun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2008 dan 2010, namun secara umum nilai indeks menunjukkan tren yang menurun setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. Atau dengan kata lain, tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Karimun tidak cukup dalam.

Tabel 2.6

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Di Kabupaten Karimun Tahun 2005-2010

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)
2005	2,62	1,01
2006	1,14	0,27
2007	0,88	0,18
2008	1,15	0,34
2009	0,81	0,17
2010	0,82	0,13

Sumber :BPS Karimun

Sejalan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), kecenderungan yang sama juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Nilai indeks ini selama periode 2005-2010 juga menunjukkan tren yang menurun. Penurunan rata-rata nilai indeks setiap tahun mencapai 0,18 poin. Walaupun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2008, namun nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan telah mengalami penurunan yang tajam dari 1,01 pada tahun 2005 menjadi 0,13 pada tahun 2010. Artinya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Karimun semakin mengecil.

Tabel 2.7

Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

 di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dan Indonesia Tahun 2007-2010 (%)

Tahun	Karimun		Kep. Riau		Indonesia
	P1	P2	P1	P2	P1	P2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2007	0,88	0,18	1,90	0,50	2,99	0,84
2008	1,15	0,34	2,07	0,72	2,77	0,76
2009	0,81	0,17	2,02	0,77	2,50	0,68
2010	0,82	0,13	1,05	0,25	2,21	0,58

Sumber :BPS Karimun

Jika dibandingkan dengan pencapaian secara regional dan nasional, Pencapaian Indeks P1 dan Indeks P2 di Kabupaten Karimun selalu menunjukkan nilai yang lebih rendah. Pada periode 2007-2010 untuk Kabupaten Karimun rata-rata indeks P1 mencapai 0,92 persen, sedangkan indeks P2 mencapai 0,21 persen. Sementara Untuk Provinsi Kepulauan Riau, rata-rata indeks P1 mencapai 1,76 persen, dan indeks P2 mencapai 0,56 persen. Untuk tingkat nasional, rata-rata indeks P1 selama periode tersebut mencapai 2,62 persen dan indeks P2 mencapai 0,72 persen.

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemsikinan di Kabupaten karimun tersebut di dukung oleh pencapaian gini rasio tahun 2010 yang tetap bertahan di angka 0,26 poin. Selain itu, jumlah rumah tangga dengan 40 persen pengeluaran terbawah pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 23,78 persen, dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai 24,07 persen. Artinya, tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk cenderung tetap, dan tingkat pengeluaran penduduk miskin mengalami peningkatan.

BackCasting IHPB tahun 2008 (2005 = 100)

Berawal dari kedatangan staf BPKP Kanwil Riau yang meminta bantuan untuk menghitung IHPB 2008 ke dalam tahun dasar 2005 = 100 untuk kepentingan ekskalasi proyek coastal area di Karimun berikut disajikan data terkait untuk beberapa jenis kelompok komoditas, menurut jenis komoditas yang terkait dengan bahan bangunan, semoga bermanfaat backcasting IHPB 2008 _2005=100_

Analisis Kemiskinan Mikro Kab. Karimun

(Diambil dari Profil Kemiskinan Kabupaten Karimun Tahun 2009)

Jika data kemiskinan secara makro tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana nama penduduk yang dikategorikan miskin, maka kebijakan yang diambil juga lebih bersifat luas. Artinya pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus melihat persoalan dari sisi yang lebih luas dan kompleks, karena dampaknya tidak hanya akan dirasakan sebagian golongan masyarakat saja. Kebijakan yang diambil berdasarkan data makro juga menyeluruh dan akan berpengaruh terhadap semua penduduk, terlepas dari status kemiskinannya.

Maka jika pemerintah menginginkan adanya program intervensi yang bersifat langsung kepada penduduk miskin, pemerintah membutuhkan data yang lebih mendalam mengenai karakteristik penduduk miskin, seperti tingkat pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan kondisi tempat tinggal. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat kepada sasaran.

Ada beberapa data dan informasi yang bisa digunakan secara operasional dan bersifat mikro, seperti data Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pendataan Sosial Ekonomi (PSE 05) untuk Rumah Tangga Miskin (berdasarkan Inpres 12/2005), Pendataan Program Perindungan Sosial 2008 (PPLS 2008) maupun berbagai pendataan rumahtangga miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

1.1                 Perkembangan Rumah Tangga Miskin

Terjadinya berbagai perubahan situasi perekonomian baik ditingkat regional maupun global telah menyebabkan kemerosotan ekonomi secara merata di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Karimun. Kemerosotan ekonomi yang ditandai oleh meningkatnya inflasi tersebut telah menyebabkan penurunan daya beli bagi sebagian besar masyarakat. Penurunan daya beli secara drastis inilah yang ditengarai pemerintah sebagai penyebab terjadinya lonjakan jumlah penduduk miskin.

Dalam upaya mengantisipasi terjadinya lonjakan penduduk miskin akibat adanya kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM, Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2005 telah melaksanakan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE 05) dan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS 2008) di seluruh Indonesia dengan menggunakan dasar 14 kriteria.

Berdasarkan pendataan PSE 2005, dari total 40.588 rumah tangga yang ada di Kabupaten Karimun, 7.715 rumah tangga atau hampir 19,01 persen diantaranya merupakan rumah tangga miskin. Dari sembilan kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Karimun, wilayah yang memiliki jumlah rumah tangga miskin terbanyak adalah Kecamatan Meral sebesar 1.773 rumah tangga atau hampir 24 persen, disusul oleh Kecamatan Moro dan Kundur masing masing 16 dan 11 persen.

Rata-rata kontribusi jumlah rumah tangga miskin setiap kecamatan di Kabupaten Karimun pada tahun 2005 adalah sebesar 11 persen. Namun demikian, ditinjau dari segi kualitas, ternyata Kecamatan yang memiliki persentase rumah tangga miskin terbesar adalah Kecamatan Moro. Dari total 3.804 rumah tangga, sekitar 33,02 persen diantaranya merupakan rumah tangga miskin. Secara rata-rata jumlah rumah tangga miskin setiap kecamatan mencapai 20,73 persen dari total jumlah rumah tangga di masing-masing kecamatan.

Kemudian pada tahun 2008 akibat terjadinya gejolak perekonomian, kembali dilakukan pendataan terhadap rumah tangga miskin di seluruh Indonesia melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS 2008). Dari hasil pendataan dengan memasukkan beberapa indikator tambahan, tercatat jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Karimun meningkat menjadi 11.704 rumah tangga atau hampir 21,32 persen dari keseluruhan jumlah rumah tangga di Kabupaten Karimun.

Hasil pendataan tahun 2008 juga mencatat terjadinya perubahan kontribusi jumlah rumah tangga miskin pada beberapa kecamatan yang layak dicermati. Kecamatan Meral walaupun masih merupakan wilayah dengan jumlah rumah tangga miskin terbanyak, namun kontribusinya pada tahun 2008 mengalami penurunan dari 24 menjadi 20 persen. Sementara itu Kecamatan Buru yang pada tahun 2005 kontribusinya hanya sebesar 7 persen, pada tahun 2008 meningkat menjadi 11 persen.

Wilayah lain yang mengalami kenaikan terhadap kontribusi penduduk miskin adalah Kecamatan Moro, Kundur, serta Kundur Utara. Sedangkan pada wilayah kecamatan lainnya seperti Durai, Kundur Barat, Karimun, dan Tebing yang terjadi adalah sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan pemerintah untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi global di wilayah yang mengalami kenaikan kontribusi jumlah rumah tangga miskin tersebut kurang berhasil.

Tabel 5.1

Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan (RT) di Kabupaten Karimun Hasil Pendataan PSE Tahun 2005 dan PPLS Tahun 2008

Kecamatan	2005			2008
	RTM	Jumlah RT	Persentase	RTM	Jumlah  RT	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Moro	1.256	3.804	33,02	1.939	5.301	36,58
Durai	201	1.167	17,22	393	1.677	23,43
Kundur	1.018	6.954	14,64	1.778	9.085	19,57
Kundur Utara	697	7.490	9,31	1.121	4.876	22,99
Kundur Barat	873	3.615	24,15	1.320	4.246	31,09
Karimun	755	3.382	22,32	951	9.886	9,62
Buru	577	1.887	30,58	1.319	2.849	46,30
Meral	1.773	7.639	23,21	2.270	11.533	19,68
Tebing	565	4.650	12,15	613	5.450	11,25
Kab. Karimun	7.715	40.588	19,01	11.704	54.903	21,32

Sumber: BPS Karimun

Ditinjau secara kualitas, secara rata-rata telah terjadi peningkatan persentase jumlah rumah tangga pada masing masing kecamatan dari 20,73 persen pada tahun 2005 menjadi 24,50 persen pada tahun 2008. Kecamatan Buru merupakan wilayah yang paling merasakan dampak dari adanya krisis tersebut. Pada tahun 2008 Kecamatan ini merupakan wilayah yang persentase rumah tangga miskinnya paling besar. Jumlah rumah tangga miskin di wilayah tersebut meningkat drastis dari 30,58 persen menjadi 46,30 persen, atau naik hampir 16 persen.

Demikian pula halnya yang terjadi di Kecamatan Kundur utara yang jumlah rumah tangga miskinnya naik dari 9,62 menjadi 22,99 persen. Secara umum wilayah lain yang juga mengalami kenaikan jumlah rumah tangga miskin adalah Kecamatan Moro, Durai, Kundur, dan Kundur Barat, dengan rata-rata kenaikan sebesar 8,51 persen. Hal ini menunjukkan bagaimana tingkat kerentanan daerah-daerah tersebut terhadap terjadinya gejolak dalam perekonomian.

Di lain pihak, wilayah lain yang berada di Pulau Karimun seperti Kecamatan Karimun, Meral dan Tebing justru mengalami penurunan persentase jumlah rumah tangga miskin. Hal ini menunjukkan  bahwa dampak dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya menangkal akibat dari krisis global baru bisa dirasakan oleh penduduk yang berada di wilayah pulau Karimun. Ditinjau secara kewilayahan, keadaan ini merupakan akibat dari adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan, dimana pembangunan sektor ekonomi diprioritaskan dekat dengan pusat pemerintahan. Akibatnya wilayah yang berada diluar Pulau Karimun menjadi sangat rentan terhadap imbas dari adanya gejolak dalam perekonomian.

Menurut status kemiskinan, terjadi penurunan jumlah rumah tangga dengan kategori sangat miskin dari 28,66 persen pada tahun 2005 menjadi 13,64 persen pada tahun 2008. Sementara jumlah rumah tangga miskin juga mengalami penurunan dari 67,32 persen menjadi 27,26 persen. Berkurangnya jumlah rumah tangga pada dua kategori kemiskinan tersebut mengakibatkan peningkatan pada jumlah rumah tangga hampir miskin dari 4,02 persen menjadi 59,10 persen pada tahun 2008. Artinya, meskipun secara jumlah, rumah tangga miskin mengalami peningkatan, namun secara kualitas, jika dibandingkan dengan tahun 2005 tingkat kemiskinan pada tahun 2008 dapat dikatakan menurun.

Tabel 5.2

Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan (RT) Menurut Status Kemiskinan di Kabupaten Karimun Hasil Pendataan PSE Tahun 2005 dan PPLS Tahun 2008

Status Kemiskinan	PSE 2005		PPLS 2008
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sangat Miskin	2.211	28,66	1.596	13,64
Miskin	5.194	67,32	3.191	27,26
Hampir Miskin	310	4,02	6.917	59,10
Jumlah	7.715	100,00	11.704	100,00

Sumber: BPS Karimun

Selain digunakan untuk bantuan langsung tunai, data PSE maupun PPLs salah satunya digunakan sebagai basis pembagian raskin. Program raskin merupakan bagian dari upaya pencapaian MDG’s. Program raskin merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Program Raskin telah dilaksanakan selama 12 tahun, yang dimulai sejak tahun 1998.  Program ini dilaksanakan secara lintas sektoral dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat. Perum Bulog bertugas  melakukan penyediaan dan penyaluran Raskin sampai di titik distribusi. Dengan adanya penyaluran raskin diharapkan biaya distribusi penjualan beras dapat dikurangi, sehingga beban pengeluaran untuk kebutuhan pokok dapat menurun.

1.1     Perkembangan Tingkat Kesejahteraan Keluarga

Selain hasil pendataan BPS, ukuran mengenai kesejahteraan juga bisa didapatkan melalui hasil pendataan yang dikeluarkan oleh institusi lain seperti BKKBN maupun Dinas Sosial setempat. Dengan semakin banyak data yang digunakan, maka diharapkan semakin memperkaya gambaran yang didapatkan untuk bahan pengentasan kemiskinan. Salah satu indikator yang menggambarkan kemiskinan bisa didapatkan dengan menggunakan konsep kesejahteraan keluarga sebagaimana diadopsi oleh BKKBN.

Sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 1996, tentang pembangunan keluarga sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan, ditekankan adanya upaya yang terpadu dan upaya menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk meningkatkan kemampuan keluarga. Kemampuan yang dimaksud adalah agar keluarga, terutama yang termasuk kedalam golongan keluarga Pra-KS dan KS-1, dapat memanfaatkan berbagai peluang, dan dukungan yang ada untuk mengangkat dirinya dari ketertinggalan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pada periode 2006-2009, tingkat kesejahteraan keluarga di Kabupaten Karimun dapat dikatakan mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan pada jumlah keluarga Pra-KS dan KS-1. Jumlah keluarga Pra-KS pada periode tersebut mengalami peningkatan dari 6.733 keluarga tahun 2006 menjadi 8.955 keluarga pada tahun 2009. Walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2007, namun secara keseluruhan terjadi peningkatan sebesar 33 persen pada akhir periode.

Tabel 5.3

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I menurut di Kabupaten Karimun Tahun 2006-2009

Tahun	Pra-KS	KS-1
		Ekonomi	Non Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)
2009	8.955	12.774	-
2008	6.122	6.121	4.085
2007	6.122	3.679	5.396
2006	6.733	3.043	5.425

Sumber:    Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kab. Karimun

Sementara itu jumlah keluarga yang tergolong KS-1 pada periode tersebut juga mengalami peningkatan sebesar rata-rata 14,93 persen per tahun. Jumlah keluarga KS-1 meningkat dari 8.468 keluarga pada tahun 2006 menjadi 12.774 keluarga, atau naik 50,85 persen. Namun demikian, jika ditinjau menurut alasan utamanya, terjadi pergeseran penyebab utama kemiskinan dari alasan non-ekonomi, menjadi alasan ekonomi. Pada tahun 2006, proporsi keluarga KS-1 dengan alasan ekonomi baru mencapai 35,93 persen, tetapi pada tahun 2009 angka tersebut naik menjadi 100 persen. Artinya saat ini terdapat suatu permasalahan ekonomi yang cukup serius sehingga menyebabkan tingkat kesejahteraan keluarga mengalami penurunan.

Tabel 5.4

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2009

Kecamatan	Jumlah Keluarga	Persentase
(1)	(2)	(3)
Moro	1.505	6,93
Durai	630	2,90
Kundur	2.584	11,89
Kundur Utara	1.290	5,94
Kundur Barat	1.545	7,11
Karimun	5.337	24,56
Buru	911	4,19
Meral	5.892	27,12
Tebing	2.035	9,37
Kab. Karimun	21.729	100

Sumber:    Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kab. Karimun

Jika ditinjau menurut kewilayahan, pada tahun 2009 di Kabupaten Karimun terdapat 21.729 keluarga yang tergolong Keluarga Pra-KS dan KS-1. Dari jumlah tersebut, wilayah dengan keluarga Pra-KS dan KS-1 terbesar adalah Kecamatan Meral dengan jumlah keluarga mencapai 27,12 persen. Sementara itu wilayah dengan jumlah keluarga Pra-KS dan KS-1 terkecil berada di Kecamatan Durai dengan jumlah sebesar 2,90 persen.

Secara umum, terdapat lebih dari 60 persen keluarga keluarga Pra-KS dan KS-1 berada di wilayah Pulau Karimun, sementara sisanya menyebar di wilayah lain. Sepintas data tersebut menunjukkan adanya kesamaan jika dibandingkan dengan hasil pendataan PSE05 dan PPLS08. Data kemiskinan dengan pendekatan konsep keluarga sejahtera berbanding lurus dengan proposi penduduk antar wilayah. Maka wilayah yang lebih padat penduduk cenderung akan selalu memiliki keluarga Pra-KS dan KS-1 yang lebih banyak. Dengan demikian kedepan, cakupan pendataan perlu ditambahkan dengan indikator lain yang lebih mencerminkan tingkat kemiskinan.

ANTARA KENAIKAN DAU DAN KESALAHAN PENGHITUNGAN DATA

DAU Karimun tahun 2011 naik, demikian salah satu judul berita pada harian Batam Pos tanggal 10 oktober 2010. Pada berita tersebut disebutkan bahwa pada Tahun Anggaran 2011, DAU karimun mengalami kenaikan sebesar 45 persen dibandingkan dengan tahun 2010. Hal tersebut tentunya merupakan suatu kabar gembira bagi seluruh warga Kabupaten Karimun, terutama bagi Pemerintah Daerah yang mengalami hambatan dalam menjalankan berbagai program pembangunan akibat penurunan DAU yang diterima pada tahun 2010. Dengan adanya kenaikan tersebut, diharapkan berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 dapat semakin meningkat.

Lebih lanjut dalam berita tersebut Wakil Bupati Karimun menyatakan bahwa penurunan DAU yang terjadi pada tahun 2010 salah satunya terjadi karena terdapat kesalahan penghitungan data yang digunakan sebagai formula DAU. Data tersebut antara lain jumlah penduduk dan luas wilayah, dan telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dengan mengirimkan data terbaru. Namun benarkah naik turunnya DAU memang disebabkan oleh kesalahan penghitungan data?. Jika benar demikian, lalu siapa yang bersalah? pemerintah pusat atau daerah?. Penulis sebagai salah seorang warga Karimun mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui pendapat dari sudut pandang yang berbeda.

Kenaikan atau penurunan DAU yang diterima memang sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam hal ini, salah satu komponen penghitungan alokasi DAU adalah jumlah PNS yang dimiliki suatu daerah. Dengan kata lain, pembayaran gaji PNS daerah seharusnya dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui transfer DAU sebagai komponen alokasi dasar. Dengan kebutuhan gaji PNS daerah yang mencapai lebih dari 140 Milyar, turunnya DAU Karimun tahun 2010 menjadi 77 milyar telah menyebabkan defisit anggaran untuk pembayaran gaji. Akibatnya, pemerintah daerah terpaksa mengambil alokasi penerimaan lain untuk menutup defisit tersebut. Dengan adanya kenaikan DAU tahun 2011, defisit ini dapat tertutupi, sehingga anggaran penerimaan dari sektor lain dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan.

Menurut hemat penulis, kiranya terdapat beberapa hal yang yang menjadi penyebab kenaikan penerimaan DAU 2011 tersebut. Pertama terjadi kenaikan APBN 2011 sebesar 9,5% dari target APBN-P 2010. Kenaikan tersebut turut diikuti dengan kenaikan transfer DAU ke daerah sebesar 9,8% dibandingkan dengan APBN-P 2010, atau 23,6% jika dibandingkan dengan APBN 2010. Dengan jumlah daerah otonom penerima DAU yang mencapai 530 daerah tidak mengalami penambahan lagi sejak tahun 2008 akibat moratorium pemekaran, maka kenaikan transfer DAU dalam APBN 2011 juga akan berpengaruh terhadap kenaikan penerimaan DAU setiap daerah. Jika jumlah daerah ini bertambah tahun depan, maka paling lambat dalam DAU setiap daerah tahun 2012 akan kembali mengalami penurunan.

Penyebab kedua, terdapat perubahan data jumlah dan komposisi penduduk setiap daerah hasil pelaksanaan Sensus Penduduk 2010 yang telah lalu. Data penduduk tahun 2010 versi BPS sebagai dasar penghitungan DAU 2011 memang mengalami penurunan dari 231.658 pada tahun 2009 menjadi 212.812. Namun hal yang sama juga terjadi di seluruh Indonesia. Akibatnya, DAU yang diterima seluruh daerah juga akan mengalami kenaikan.

Sedianya penggunaan data penduduk versi BPS tersebut sempat dipermasalahkan sebagai biang keladi turunnya DAU Karimun 2010. Karena pada sisi lain, data penduduk milik Dinas Catatan Sipil Karimun telah mencapai lebih dari 261 ribu jiwa, sehingga data jumlah penduduk versi BPS yang lebih rendah dinilai merugikan. Padahal dalam UU No. 33 Tahun 2004, sebagai dasar formula penghitungan DAU disebutkan bahwa data jumlah penduduk yang digunakan adalah versi BPS. Untuk itu sebaiknya pemerintah daerah mengembalikan seluruh variabel dan proses penghitungan data DAU kepada Undang-undang, dan tidak lagi mempermasalahkan data mana yang lebih baik untuk digunakan. Selain itu pemerintah daerah Kabupaten Karimun juga harus mendorong kedua instansi penghasil data penduduk untuk memperbaiki hasil pendataan, dengan mendorong turunnya tingkat kesalahan yang dihasilkan oleh setiap kegiatan pendataan.

Penyebab ketiga, pemerintah pusat berusaha untuk memperbaiki kinerja pembangunan daerah Kabupaten Karimun, dengan kembali mengambil alih pembayaran gaji PNS daerah kembali kepada APBN sepenuhnya. Untuk itu, pemerintah pusat memberikan DAU 2011, yang setara dengan kebutuhan gaji PNS daerah Karimun selama satu tahun. Apalagi pada tahun 2011 telah dianggarkan kenaikan gaji seluruh PNS sebesar 5 persen. Dengan demikian kenaikkan DAU 2011  “hanya” akan mencukupi kebutuhan gaji pegawai dan kenaikannya yang telah dianggarkan sebelumnya, namun tidak akan menambah anggaran pembangunan daerah.

Penyebab terakhir bisa jadi terjadi perubahan formula atau pengaturan asumsi/pegging yang digunakan dalam pembahasan DAU 2011 oleh Kementerian Keuangan. Dengan perubahan formula tersebut, pemerintah pusat berusaha untuk meminimumkan jumlah daerah yang mengalami penurunan DAU secara lebih adil. Namun apabila perubahan tersebut merupakan hasil lobi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap instansi yang terkait di pusat, seperti DPR, DPD, serta Kementerian Keuangan, maka boleh jadi hal ini merupakan suatu keberhasilan pemerintah daerah. Namun harus diingat, bahwa keberhasilan ini bukan karena pemerintah daerah karimun mengirimkan data-data terbaru, tapi lebih kepada semakin baiknya komunikasi antara daerah dengan pusat terkait kurangnya kebutuhan pokok daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Komunikasi semacam ini perlu lebih ditingkatkan oleh pemerintah daerah, baik terhadap pemerintah pusat, maupun para stakeholder yang berperan dalam menghasilkan data terkait DAU. Dengan adanya kejadian ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih sadar tentang bagaimana pentingnya membangun dan memanfaatkan data. Jadi pemerintah daerah tidak hanya bisa menyalahkan data yang ada ketika DAU-nya turun, tapi juga siap mengawal seluruh proses untuk mendapatkan data dari awal sampai akhir. Membangun data memang mahal, tapi akan lebih mahal jika kita membangun tanpa data.

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN KARIMUN 2011

(disusun sebagai materi dalam RKPD Kab. Karimun Tahun 2011)

2.        Analisis Perekonomian Daerah

• Daya Tahan Daerah (Analisis Shift share)

Shift share digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan ekonomi daerah. Analisis tersebut dapat digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah (kabupaten) dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang lebih tinggi (propinsi). Akan tetapi, berbeda dengan analisis Location Qoutient (LQ) yang tidak dapat menjelaskan faktor penyebab perubahannya, analisis shift share merinci penyebab perubahan atas beberapa variabel.

Komponen shift share terdiri dari National Share (pertambahan nilai tambah bruto regional sektor i sama dengan proporsi pertambahan nilai tambah bruto nasional secara rata-rata); Proportional Share (melihat pengaruh sektor i secara nasional terhadap pertumbuhan nilai tambah bruto sektor i secara region yang dianalisis); dan Differential Shift (menggambarkan penyimpangan antara pertumbuhan sektor i di wilayah analisis terhadap pertumbuhan sektor i secara nasional). Total Perubahan Nilai Tambah Bruto (NTB) Kabupaten Karimun pada periode 2004-2008 sebesar Rp 438,23 milyar yang terdiri atas:

1. National Share : Rp 409,17 milyar (93,37 %)

2. Proportional Share: Rp 62,84 milyar (14,34 %)

3. Differential Shift : Rp -33,78 milyar (-7,71 %)

Tabel 6. Analisis Shift share Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Karimun Tahun 2004-2008 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Growth ∆Y	National Share	Differential Shift (Sd)	Proportional Share (Sp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian	147,29	129,70	49,14	(31,54)
2	Pertambangan Non migas	11,04	21,60	12,65	(23,21)
3	Industri pengolahan	42,97	50,08	(2,40)	(4,71)
4	LGA	1,00	1,24	(7,23)	7,00
5	Bangunan	33,73	25,23	(53,79)	62,29
6	Perdagangan Hotel, Rest	109,79	106,52	0,19	3,08
7	Pengang & Kom	56,74	38,78	(14,45)	32,41
8	Bank Jasa Perantara Keu	14,01	13,68	(3,79)	4,12
9	Jasa-Jasa	21,65	20,48	(12,22)	13,40
Total		438,23	409,17	(33,78)	62,84

Dari hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa tambahan NTB di Kabupaten Karimun sebesar Rp 409,17 milyar atau 93,37 persen disebabkan oleh pengaruh positif dari pertambahan NTB Regional Provinsi Kepulauan Riau. Pengaruh proportional share sebesar Rp 62,84 milyar atau 14,34 persen, hal ini terjadi karena proporsi pertambahan NTB sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau yang rendah, sementara sektor tersebut mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap PDRB Kabupaten Karimun.

Sementara perubahan NTB dari differential shift yang merupakan akibat keunggulan komparatif beberapa sektor di Kabupaten Karimun terhadap Provinsi Kepaulauan Riau sebesar minus Rp 33,78 milyar atau minus 16,22 persen. Nilai minus dihasilkan karena di Kabupaten Karimun hanya memiliki keunggulan komparatif pada sektor Pertanian, sektor pertambangan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan sektor lainnya relatif kurang berkembang jika dibandingkan dengan PDRB Provinsi Kepulauan Riau.

• Potensi Daerah (Analisis Location Quotient/LQ)

Penentuan komoditas unggulan regional dan daerah merupakan langkah awal menuju pembangunan yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi era globalisasi. Langkah menuju efisiensi dapat ditempuh dengan fokus pada pengembangan sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan komparatif terhadap daerah lainnya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan adalah metode Location Quotient (LQ).

LQ diformulasikan sebagai perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diamati dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Analisis LQ salah satunya dilakukan untuk menentukan sektor basis atau sektor yang menjadi unggulan suatu daerah. Walaupun pada perkembangannya analisis LQ juga digunakan dengan berbasis pada data tenaga kerja dan pendapatan.

Setiap metode analisis memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan metode LQ dalam mengidentifikasi sektor basis antara lain penerapannya sederhana, mudah dan tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit. Sedangkan kelemahannya adalah analisis LQ tidak bisa menjawab apa yang menyebabkan sebuah sektor menjadi sektor unggulan. Selain itu, dalam analisis LQ juga diperlukan data pembanding antara dua wilayah pada periode yang sama.

Hasil perhitungan analisis LQ menghasilkan tiga kriketia yaitu LQ > 1 artinya sektor tersebut merupakan sektor basis atau memiliki keunggulan komparatif. Komoditas tersebut tidak saja dapat memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri tapi juga dapat diekspor keluar wilayah. LQ =1 artinya sektor tersebut tergolong non basis, tidak memiliki keungulan komparatif dan komoditas sektor tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri. Sedangkan LQ < 1 merupakan sektor non basis. Hasil perhitungan LQ Kabupaten Karimun selama periode 2006-2008 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Sektor andalan LQ terhadap Provinsi 2006-2008

No	Lapangan Usaha	2006	2007	2008	LQ rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian	6,44 (b)	6,53 (b)	7,02 (b)	6,66 (b)
2	Petambangan dan Penggalian	4,88 (b)	4,76 (b)	0,83 (nb)	3,49 (b)
3	Industri Pengolahan	0,21 (nb)	0,21 (nb)	0,23 (nb)	0,22 (nb)
4	Listrik, Gas, dan Air	0,50 (nb)	0,51 (nb)	0,54 (nb)	0,52 (nb)
5	Bangunan	2,16 (b)	1,82 (b)	1,59 (b)	1,86 (b)
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1,10 (b)	1,10 (b)	1,15 (b)	1,12 (b)
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2,48 (b)	2,42 (b)	2,38 (b)	2,43 (b)
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	0,70 (nb)	0,69 (nb)	0,71 (nb)	0,70 (nb)
9	Jasa-Jasa	2,46 (b)	2,31 (b)	2,26 (b)	2,34 (b)

Sumber: BPS Karimun

Dengan memperhatikan tabel diatas, diketahui bahwa Kabupaten Karimun saat ini memiliki 6 sektor basis. Sektor tersebut yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, serta jasa-jasa. Sektor pertanian memiliki kemampuan yang relatif jauh lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Propinsi Kepulauan Riau. Salah satu penyebabnya adalah sub sektor perikanan di Karimun memiliki produksi terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau. Nilai LQ 6,66 artinya bahwa proporsi penciptaan nilai tambah di sektor pertanian di Kabupaten Karimun 6,66 kali lebih besar daripada proporsi penciptaan nilai tambah sektor pertanian di Propinsi Kepulauan Riau.

Sementara sektor yang termasuk kedalam sektor non basis selama periode 2006-2008 adalah sektor Industri pengolahan, Listrik Air, dan sektor Keuangan. Meskipun sektor sektor basis merupakan sektor yang paling potensial untuk dikembangkan dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun, sektor non basis harus dikembangkan untuk menjadi sektor basis baru ditunjang dengan adanya sektor basis yang ada.

• Keunggulan Daerah (Analisis Revealed Comparative Advantage/ RCA)

Setelah mengetahui sektor ekonomi mana yang andal baik dari sisi pertumbuhan (shift share) maupun sumbangan nilai tambah terhadap perekonomian secara umum (LQ), kita juga perlu mengidentifikasi komoditas yang menjadi produk unggulan ekspor Kabupaten Karimun dan komparasinya terhadap Propinsi Kepri. Hal ini sangat penting dalam rangka mengukur daya saing perekonomian Kabupaten Karimun pada tingkat regional. Apalagi saat ini Kabupaten Karimun telah termasuk kedalam salah satu Kawasan Ekonomi Khusus.

Dengan demikian Kabupaten Karimun dituntut untuk dapat bersaing baik pada tingkat regional, maupun global. Informasi mengenai jenis produk lokal yang menjadi komoditas unggulan yang dapat bersaing, dapat diketahui melalui indikator keunggulan. Terdapat perbedaan dalam jenis data yang dipergunakan. Indikator shift share dan LQ menggunakan data PDRB sektoral dengan harga konstan tahun 2000, sementara analisis keunggulan menggunakan data ekspor.

Mengingat nilai ekspor terbesar masih disumbangkan oleh sektor barang daripada sektor jasa, maka basis data yang dipergunakan adalah berdasarkan Harmonized System (HS). Data ini memberikan informasi mengenai nilai barang dan volume ekspor, namun yang dipergunakan pada analisis ini adalah nilai barang. Data untuk analisis keunggulan merupakan data yang tradeable, artinya nilai yang diperoleh merupakan nilai hasil perdagangan yang secara umum dinyatakan dalam mata uang asing (US$). Data ini sekaligus menunjukkan keunggulan karena komoditas yang diperbandingkan telah digunakan secara global.

Metode perhitungan yang digunakan adalah RCA (Revealed Comparative Advantage), dimana metode penghitungan dan analisis hasil yang diperoleh hampir menyerupai LQ. Artinya, jika nilai RCA lebih besar dari 1 maka komoditas tersebut memiliki keunggulan di regional, dan jika kurang dari 1, maka yang berlaku adalah sebaliknya. Keunggulan yang dimiliki ini juga akan berdampak bagi perekonomian mikro karena memberikan sumbangan terhadap cadangan devisa. Saat ini tidak satupun negara yang dapat hidup tanpa adanya perdagangan internasional, dan mempergunakan devisa sebagai alat transaksinya. Dengan demikian maka identifikasi RCA merupakan sesuatu yang perlu diketahui.

Analisis RCA digunakan untuk mengukur tingkat keunggulan komparatif ekspor Kabupaten Karimun terhadap komoditas ekspor Propinsi Kepri. Nilai RCA yang kurang dari satu menunjukkan bahwa suatu komoditas memiliki keunggulan komparatif terhadap ekspor Propinsi Kepri secara keseluruhan. Tabel 8 menunjukkan berbagai komoditas ekspor Kabupaten Karimun yang memiliki keunggulan komparatif terhadap Propinsi Kepri pada tahun 2009.

Tabel 8.  Indeks Keunggulan Komoditas Ekspor Kabupaten Karimun Terhadap Propinsi Kepri Tahun 2009

KODE HS 2 DIGIT	URAIAN	RCA
(1)	(2)	(3)
01	Binatang Hidup	0.03
02	Daging hewan	72.90
03	Ikan dan Udang	15.34
04	Susu, Mentega Telur	29.82
08	Buah-buahan	33.19
11	Hasil penggilingan	30.11
15	Minyak dan lemak hewan/nabati	0.03
19	Olahan dari tepung	17.83
23	Ampas/sisa Industri Makanan	0.23
25	Garam, Belerang, Kapur	71.19
26	Bijih, Kerak dan Abu logam	9.99
27	Bahan bakar mineral	0.00
32	Sari bahan samak & celup	1.10
33	Minyak atsiri, Kosmetik wangi-wangian	0.02
40	Karet dan barang dari karet	0.03
44	Kayu dan barang dari kayu	0.58
48	Kertas/karton	0.64
72	Besi dan baja	0.05
73	Benda-benda dari besi dan Baja	0.02
80	Timah	72.23
84	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	0.06
85	Mesin/peralatan listrik	0.00
86	Lokomotif dan Peralatan Kereta Api	1.48
87	Kendaraan dan bagiannya	0.00
90	Perangkat Optik	0.20
94	Perabot, penerangan rumah	16.57
98	Ekspor barang tertentu	37.38

Sumber: BPS Karimun

Pada tahun 2009, Kabupaten Karimun melakukan ekspor 27 jenis barang ke berbagai negara, diantaranya adalah Singapura, Malaysia,  China, dan Jepang. Kegiatan ekspor tersebut dilakukan melalui dua pelabuhan yaitu Tanjung Balai dan Tanjung Batu. Adapun dari 27 jenis komoditas yang diekspor, hanya 13 jenis komoditas saja yang memiliki keunggulan komparatif. Beberapa diantara komoditas tersebut yang memiliki indeks keunggulan yang sangat tinggi adalah timah dan jenis garam, belerang, kapur dengan komoditas spesifiknya adalah bijih timah dan batu granit yaitu sebesar 72,23 dan 71,19. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 45,6 dan 45,2. Hal ini menunjukkan bahwa kedua komoditas memiliki keunggulan komparatif yang sangat tinggi terhadap ekspor Propinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan.

Peningkatan keunggulan komparatif juga ditunjukkan oleh komoditas daging hewan dengan komoditas spesifiknya berupa daging babi segar atau dingin selain bangkai dan ham. Nilai Keunggulan komoditas ini meningkat dari 17,44 pada tahun 2008 menjadi 72,90 pada tahun 2009. Hal ini didukung oleh meningkatnya nilai ekspor komoditas tersebut dari 14.432 US$ pada tahun 2008 menjadi 387.424 US$ pada tahun 2009. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan bahwa komoditas tersebut sangat potensial untuk terus dikembangkan dan dijadikan salah satu produk andalan Kabupaten Karimun pada masa mendatang.

Komoditas lain yang juga memiliki indeks keunggulan yang cukup tinggi adalah ikan dan udang, susu mentega dan telur, buah-buahan, hasil penggilingan, olahan dari tepung, perabot/penerangan rumah, serta barang spesifik lainnya. Sementara itu, komoditas lain sebagaimana tercantum dalam tabel yang memiliki nilai diatas satu, juga memiliki keunggulan komparatif namun besarannya kurang signifikan. Di lain pihak, terdapat beberapa komoditas yang kurang memiliki keunggulan komparatif terhadap ekspor Propinsi Kepri secara keseluruhan seperti mesin dan perlatan listrik, benda-benda dari besi dan baja, minyak dan lemak hewan/nabati, dan lain-lain.

Berdasarkan ulasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Keunggulan komparatif barang-barang hasil tambang semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menjadikan posisi Kabupaten Karimun semakin penting sebagai daerah penghasil barang pertambangan di Propinsi Kepulauan Riau.
2. Ekspor hasil olahan pertanian semakin menunjukkan keunggulan komparatif terhadap Propinsi Kepulauan Riau. Hal ini menunjukkan bahwa arah pengembangan sektor pertanian, terutama perikanan dan peternakan beserta hasil olahannya telah dikembangkan dengan baik di Kabupaten Karimun.
3. Untuk komoditas hasil olahan industri besar dan sedang masih belum memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan Propinsi Kepri secara keseluruhan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat konsentrasi untuk sektor ini memang berpusat di Kota Batam. Namun tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan sektor ini di Kabupaten Karimun pada masa mendatang, sejalan dengan ditetapkannya Kabupaten Karimun sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus. Melalui sektor ini, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja sehingga dapat membantu mengatasi masalah pengangguran.

• Analisis Investasi (ICOR)

ICOR (Incremental Capital Output Ratio) merupakan sebuah koefisien yang digunakan untuk mengetahui berapa kebutuhan investasi guna menghasilkan penambahan output sebanyak 1 unit. Selain itu juga dapat dilihat terjadinya inefisiensi dalam investasi, yaitu bila koefisien ICOR bernilai negatif atau nilai relatif besar. Kondisi investasi yang efisien akan terjadi pada koefisien ICOR yang nilainya relatif kecil.

Dalam konsep ICOR, investasi yang dimaksud adalah total dari pembentukan modal tetap dan stok barang yang terdiri dari gedung, mesin dan perlengkapan, kendaraan, stok bahan baku dan barang modal lainnya. Sedangkan output adalah nilai tambah bruto (NTB) yang merupakan selisih antara nilai produksi dengan biaya –biaya untuk bahan baku dan penolong.

Dalam penggunaan koefisien ICOR diasumsikan bahwa faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan tambahan output seperti penambahan tenaga kerja dan penggunaan teknologi pada mesin mesin produksi dianggap konstan. Secara matematis ICOR dinyatakan sebagai rasio antara penambahan modal (investasi) terhadap tambahan output.

Berdasarkan penelitian LPEM-UI pada tahun 2007, diketahui bahwa ICOR Propinsi Kepulauan Riau sebesar 3,795. Sengan asumsi bahwa ICOR Kabupaten Karimun memiliki perkembangan yang serupa dengan ICOR Propinsi Kepualaun Riau, maka koefisien ICOR yang digunakan pada perhitungan ini sebesar 3,795. Sementara itu pada tingkat nasional rata-rata nilai ICOR adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Perkembangan Koefisien ICOR Indonesia 1990-2004

Periode	ICOR Indonesia
(1)	(2)
1990-1995	4,4
1995-2000	4,0
2000-2004	4,4

Nilai Koefisien ICOR Kabupaten Karimun 3,975 tahun 2011 sebesar 3,87 yang berati bahwa untuk menghasilkan tambahan (increment) Rp 1 juta output diperlukan tambahan modal Rp 3,87 juta. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2011 sebesar 7,11 persen, maka kebutuhan investasi riil yang diperlukan Kabupaten karimun sebesar 550,40 milyar rupiah.

Tabel 10. Kebutuhan Investasi Kabupaten Karimun 2007-2011 (Milyar Rupiah)

Periode	Kebutuhan Investasi
(1)	(2)
2007-2008	451,47
2008-2009	414,99
2009-2010	494,40
2010-2011	550,40

Sumber: BPS Karimun

Reformasi Birokrasi BPS

(diambil dari laporan reformasi birokasi BPS)

1.1        LATAR BELAKANG

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai  tugas  untuk menyediakan  data  dan  informasi statistik  yang  berkualitas, artinya lengkap, akurat, relevan, konsisten, mutakhir, dan berkesinambungan bagi  pengguna  data.  Data dan informasi statistik yang berkualitas sangat diperlukan karena merupakan rujukan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi berbagai program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, berkualitas serta tepat waktu merupakan tuntutan masyarakat. Hal ini merupakan tantangan bagi BPS untuk selalu meningkatkan mutu penyediaan data dan informasi statistik sekaligus pelayanannya.

Dalam upaya untuk menyesuaikan diri dan antisipasi terhadap perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, BPS berupaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan kegiatan statistik dengan melakukan reformasi birokrasi. Tujuannya adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur BPS yang berintegritas, mempunyai produktivitas yang tinggi dan bertanggung jawab, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada publik. Reformasi birokrasi di BPS dilakukan dengan membangun pilar-pilar pendukung yang meliputi kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process), sumber daya manusia aparatur, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dari penguasa menjadi pelayan, dari wewenang menjadi peranan, dari jabatan menjadi amanah, dari ego sektoral menjadi ego nasional, dan dari output menjadi outcome. Reformasi birokrasi merupakan proses panjang yang harus dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien dengan melalui proses pembaruan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

1.2      TANTANGAN YANG DIHADAPI OLEH BPS

Tantangan Internal:

a.         Struktur organisasi belum selaras dengan tuntutan kerja yang ada pada saat ini dan masa mendatang.

b.     Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) statistik yang professional dan kompeten sesuai bidang tugasnya untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah pemekaran.

c.      Belum maksimalnya budaya kerja yang efisien, efektif, disiplin, dan hemat

d.      Belum semua kegiatan pada unit-unit kerja memiliki Standar Operational Procedure (SOP) atau Prosedur Operasional Baku dalam menghasilkan produk statistik yang berkualitas.

e.      Perlunya penguatan perangkat lunak kelembagaan BPS untuk dapat memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat akan data statistik yang berkualitas.

f.       Perlunya menyelenggarakan kegiatan statistik dengan menggunakan norma, standard, prosedur dan kegiatan (NSPK) serta kaidah yang berlaku, termasuk 10 prinsip dasar penyelenggaraan statistik yang direkomendasikan PBB.

g.      Belum berjalannya implementasi Sistem Statistik Nasional (SSN) sebagaimana yang diharapkan. Peran BPS sebagai pelopor data statistik nasional, khususnya data statistik makro, sudah seharusnya menjadi penggerak utama berjalannya SSN.

h.      Perlunya pengembangan dan implementasi produk statistik dalam bentuk kerangka jaminan kualitas (Quality Assurance Framework/QAF)

Tantangan Eksternal:

i.       Seiring dengan berubahnya lingkungan strategis, tuntutan masyarakat, dan kebijakan pembangunan nasional, permintaan pengguna data terhadap ragam dan kualitas data statistik semakin meningkat.

j.       Lemahnya koordinasi antara BPS dengan instansi lain sehingga mengakibatkan masih terjadinya tumpang tindih data dan informasi yang dihasilkan.

1.2          

1.3         TUJUAN YANG INGIN DICAPAI OLEH BPS MELALUI REFORMASI BIROKRASI

Tujuan yang ingin dicapai oleh BPS dengan melakukan reformasi birokrasi adalah membangun birokrasi yang bersih, efisien, efektif, produktif, transparan dan akuntabel yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memegang prinsip “rahasia negara” dan “rahasia jabatan”. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai oleh BPS melalui reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

a.      Tersedianya data dan informasi statistik yang berkualitas yaitu lengkap, akurat, relevan, konsisten, mutakhir, dan berkesinambungan bagi pengguna data di seluruh bidang pembangunan.

b.     Terwujudnya pelayanan prima bagi pengguna data dan informasi statistik.

c.      Terwujudnya struktur organisasi BPS yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) dalam kerangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance);

d.      Meningkatnya kapasitas SDM yang berintegritas, kompeten, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera supaya mampu mengaplikasikan  teknologi informasi mutakhir dan menyempurnakan metoda pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi statistik;

e.      Meningkatnya kerjasama antar lembaga statistik/penelitian dalam negeri maupun internasional atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional;

f.       Terwujudnya Sistem Statistik Nasional (SSN) dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi lembaga-lembaga statistik yang ada baik di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat;

g.      Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.

Keberhasilan pencapaian ini dapat diukur dengan berbagai indikator utama, seperti meningkatnya kepercayaan pengguna data terhadap data dan informasi statistik yang dihasilkan, kemudahan akses pengguna dalam memperoleh data dan informasi statistik secara cepat, terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung, khususnya dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

1.5 

1.5 

2.5 

3.5 

4.5 

1. 

1. 

2. 

3. 

1.4      PRIORITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI BPS

Prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPS mencakup 4 (empat) hal utama yaitu:

a.      Penataan organisasi, yang mencakup penetapan corporate values, penataan kelembagaan supaya tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing), legal dan regulatory framework.

b.     Penataan ketatalaksanaan (bussiness process), yang mencakup 2 sub bidang. Pertama, penataan ulang tata laksana penyediaan data dan informasi dengan tujuan meningkatkan ragam dan kualitas data untuk memenuhi tuntutan pengguna data. Kedua, peningkatan kualitas pelayanan yang mencakup penyempurnaan meta data, pembangunan data warehouse, penyempurnaan pelayanan statistik, membangun advanced release calendar, dan tipologi perpustakaan.

c.      Penataan SDM sebagai pelaku utama perubahan dan reformasi. Penataan ini meliputi rekruitmen berdasarkan formasi dan kompetensi, penyempurnaan sistem rotasi dan mutasi, pembangunan sistem perencanaan/jalur karir, peningkatan kualitas SDM, manajemen kinerja, pengembangan simpeg, pembangunan analisis jabatan (job analysis) dan pemeringkatan jabatan (job grading).

d.      Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) karena sistem TIK yang ada di BPS saat ini belum sepenuhnya mendukung proses statistik dan manajemen.

Keempat program prioritas tersebut di atas mendesak untuk dapat dilaksanakan, karena akan memberikan kontribusi atau pengaruh bagi pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan.

1.5        INISIATIF REFORMASI BIROKRASI YANG BERLANGSUNG SAAT INI

a.      Program STATCAP–CERDAS

Untuk meningkatkan kredibilitas, BPS akan melaksanakan program Statistical Capacity Building (STATCAP) - Change and Reform for the Development of Statistics (CERDAS) pada tahun 2011 - 2014. Persiapan program ini sudah dilakukan sejak tahun 2008. Peningkatan kapasitas BPS dalam menyediakan data dan memberikan pelayanan dilakukan melalui perubahan pola pikir (mindset), penetapan Visi dan Misi, modernisasi, perubahan dan reformasi dalam segala lini (reformasi total). Komponen yang mengalami perbaikan adalah:

§   Kualitas data statistik yang merupakan Core Business BPS

§   TIK sebagai pendukung untuk modernisasi

§   SDM sebagai pelaku utama perubahan dan reformasi

§   Pengelolaan Kelembagaan sebagai unit yang akan menjalankan tatalaksana kegiatan

Modernization Proposal (MP) yang telah disusun dan disempurnakan akan dijadikan acuan dalam menjalankan reformasi birokrasi.  MP memuat rancangan program STATCAP CERDAS yang terdiri atas penjelasan tentang aktivitas dalam penyusunan berbagai statistik, identifikasi dan deskripsi permasalahan yang dihadapi, serta rencana penyempurnaan dan pengembangannya.

b.     Penyusunan SOP di lingkungan BPS

c.      Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) perubahan perangkat lunak kelembagaan

d.      Penyusunan “Peta kegiatan statistik” yang dilakukan oleh seluruh unit kerja teknis dilingkungan BPS. Secara garis besar kegiatan BPS mencakup sensus dan survei namun secara spesifik kegiatan tersebut meliputi sensus, survei, pemetaan, klasifikasi, koleksi data sekunder, kompilasi statistik (neraca nasional dan analisis), pengolahan data, analisis statistik, klipping isu/informasi/data kualitatif

e.      Berbagai terobosan dalam upaya melakukan penyempurnaan kualitas statistik dilingkungan BPS sudah terlihat sejak awal tahun 2000-an yang dilakukan secara gradual. Kemajuan dalam proses peningkatan mutu statistik masih belum optimal karena beberapa kendala masih dihadapi. Kedepan produk-statistik BPS harus lebih disempurnakan dan dikembangkan sehingga dapat menjadi “Icon dan Mascot” BPS dalam mendukung penyiapan data serta informasi dibidang pembangunan.   

-        Membangun strategi untuk menjamin kualitas data statistik yang diimplementasikan dalam pekerjaan BPS baik di pusat maupun daerah, agar terjadi perubahan kualitas data secara signifikan. 

-        Membuat peta kegiatan statistik untuk melihat ragam data yang dikumpulkan dan tersedia di BPS, baik yang dipublikasikan secara resmi maupun tidak. Data dan informasi yang akurat, tepat waktu, dapat dipercaya dapat digunakan untuk perencanaan maupun evaluasi proses pembangunan.

-        Menetapkan Quick Win bagi kegiatan-kegiatan prioritas. Hal ini dimaksudkan agar kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan dan kredibilitas BPS akan semakin meningkat. 

1.6      PENYIAPAN SUMBER DAYA  

Untuk melaksanakan reformasi birokrasi di BPS, sumber daya yang disiapkan antara lain:

a.      Tenaga profesional menurut keahliannya (statistik, ekonomi, sosial, demografi  akuntan)

b.     Tenaga analis sesuai bidang kepakarannya

c.      Tenaga IT untuk pengolahan dan penyajian data

Efisiensi waktu, tenaga dan dana dalam melakukan kegiatan statistik seperti melakukan integrasi survei-survei yang bertujuan serupa 

2.1      KONDISI BPS DI TAHUN 2010

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sistem penyelenggaraan pemerintahan  terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia. Secara umum tujuan reformasi birokrasi adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang ditujukan untuk membentuk profil dan perilaku aparatur BPS yang berintegritas tinggi, produktif, bertanggungjawab, dan dapat memberikan pelayanan prima. Sedangkan secara khusus,  reformasi birokrasi ini dimaksudkan untuk membangun: (1).  Birokrasi yang bersih yang bekerja atas dasar peraturan perundangan yang berlaku dan nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindakan penyimpangan dan perbuatan tercela; (2). Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif yaitu birokrasi yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan dapat menjalankan tugas dengan cermat dan  berdayaguna; (3). Birokrasi yang transparan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan rahasia negara. 

Sejalan dengan program reformasi birokrasi, pemerintah telah meluncurkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan seluruh lembaga publik melakukan keterbukaan informasi yang dimilikinya dan menjamin hak publik untuk memperoleh informasi. Keterbukaan informasi publik sepatutnya menjadi perhatian dan pertimbangan seluruh jajaran pemerintah untuk mengubah perilaku dan budaya kerja transparan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui manajemen perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan kelembagaan dan perubahan perilaku aparatur yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. 

Sejarah panjang kiprah Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melayani berbagai kepentingan pengguna data telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk menjadikan BPS lebih terbuka sebagai penghasil data yang berkualitas dan menjadikannya sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas. Dalam menyongsong era keterbukaan ini, BPS dituntut untuk  menentukan strategi menghadapi perubahan tersebut dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan dan penyediaan data statistik.  

Sampai saat ini data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS selain dimanfaatkan sebagai alat perencanaan, evaluasi, pemantauan, dan pembuatan keputusan, juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pemerintah. Di bidang ekonomi, data dan informasi yang banyak dimanfaatkan oleh para pengguna data antara lain adalah, data Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), angka inflasi, statistik ekspor dan impor, statistik perhubungan dan pariwisata, statistik produksi yang meliputi statistik industri, dan statistik pertanian.  Di bidang sosial data yang banyak dimanfaatkan para pengguna data antara lain adalah, angka kemiskinan, angka pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM) dan berbagai analisis statistik dari data dan informasi yang dihasilkan BPS.   Namun demikian, data BPS yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan lembaga-lembaga pemerintah, tidak jarang mendapat kritik dari masyarakat, LSM bahkan partai politik, dan merupakan ”senjata ampuh” bagi kelompok tersebut untuk mendiskreditkan kinerja pemerintahan saat ini.

Berbagai kendala yang dihadapi BPS dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas dan terpercaya, antara lain:  

a.      Belum tersedia naskah akademik untuk pengajuan perubahan UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik

b.     Perencanaan belum optimalsehingga proses yang telah disepakati terkadang diabaikan

c.      Struktur organisasi BPS belum sepenuhnya efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang optimal

d.      Standarisasi berbagai pedoman survei, penyusunan prosedur kerja dan standar kerja belum banyak dilakukan untuk menjawab tantangan permintaan data dan informasi statistik yang beragam

e.      Lemahnya sistem rekruitmen yang berdasarkan formasi dan kompetensi mengakibatkan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya.

f.       Pegembangan SDM perlu penyempurnaan, perlu dibangun sistem perencanaan karir pegawai yang jelas meliputi sistem rotasi dan mutasi manajemen kinerja dan pembinaan

g.      Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah ada, tapi masih perlu dikembangkan agar lebih terintegrasi dan mendukung pelayanan yang lebih baik dan cepat.

h.      Budaya kerja yang berdasar pada “business as usual”

Dalam kondisi yang seperti demikian, mau tidak mau kritik dan sanggahan dari pengguna data, mulai dari yang mempertanyakan, meragukan sampai kepada yang tidak percaya data BPS akan semakin banyak. Oleh sebab itu, BPS harus mempunyai tekad yang kuat untuk menghasilkan data yang sesuai dengan prinsip-prinsip melaksanakan kegiatan statistik yang berlaku dan diterima baik secara nasional maupun internasional, agar setiap data yang dihasilkan dapat dibandingkan baik dari waktu ke waktu maupun dibandingkan dengan data statistik  antar wilayah bahkan data statistik negara lain. 

Semakin kuatnya keinginan pemerintah dan masyarakat pengguna data terhadap data berkualitas, menuntut BPS untuk melakukan perubahan dan reformasi terhadap kinerja yang telah dicapai selama ini. Hal ini terutama disebabkan karena telah terjadi pergeseran dari pola pikir masyarakat yang berperilaku business as usual ke arah masyarakat yang berilmu-pengetahuan, khususnya masyarakat informasi.

2.2      KONDISI BPS DI TAHUN 2014

Kenginan pemerintah dan masyarakat terhadap data berkualitas,  mengisyaratkan bahwa BPS ke depan harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi, tata laksana penyediaan data dan informasi, yang didukung SDM profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern.  Perubahan ke arah tersebut sudah barang tentu menuntut perubahan budaya kerja dan pola berpikir dari seluruh jajaran BPS baik  para pimpinan sampai pada staf yang paling bawah.  Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar bisa mencapai kinerja yang optimal.  Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa perubahan dan reformasi hanya difokuskan pada perbaikan teknik statistik semata, namun perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian. 

Berdasarkan kendala-kendala yang telah disebutkan di atas, maka perlu ditempuh langkah-langkah untuk menghasilkan suatu perbaikan tata laksana penyediaan data dan informasi, antara lain:

a.      Perubahan UU No.16 Tahun 1997 sudah disosialisasikan

b.     Perencanaan harus menjadi rujukan, suatu proses baru akan diperbaharui apabila  sesuai kebutuhan

c.      Meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai kinerja yang optimal melalui  perbaikan struktur organisasi BPS.

d.      Peningkatan kualitas data  didasarkan kepada suatu ukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui penyusunan prosedur dan standar kerja.

e.      Perlu dikembangkannya sistem rekruitmen didasarkan atas formasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

f.       Komunikasi dan koordinasi antar unit kerja terkait mampu dibangun tanpa ada suatu distorsi.

g.      Tugas dan kewajiban agar ditentukan dengan baik dan ada komitmen formal dari pimpinan

h.      Penyusunan sistem perencanaan karir pegawai yang meliputi sistem rotasi dan  mutasi, manajemen kinerja, dan pembinaan SDM

i.       Pengembangan SDM tidak hanya pada kemampuan teknis semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan manajemen dan organisasi serta attitude pegawai (soft and hard skill)

j.       Perubahan budaya kerja (corporate culture) dan pola pikir (mind set)

k.      Seluruh SDM harus mampu berpikir untuk kemajuan organisasi (tidak terkotak-kotak ke dalam unitnya masing-masing).

l.       Penyusunan sistem IT architecture, IT governance dan data warehouse

Sebagaimana telah disebutkan dan sejalan dengan keinginan reformasi birokrasi, maka ke depan BPS harus mampu menghasilkan data yang terpercaya sehingga mampu memberikan kepuasan bagi para pengguna data dan masyarakat, yang didukung oleh SDM profesional dan infrastruktur yang lebih modern.  Untuk itu,  data statistik berkualitas yang dihasilkan BPS harus dimulai melalui penataan manajemen dan kepemimpinan yang baik, serta mengkaji kembali mengenai kekuatan UU 16 tahun 1997, tentang Statistik, dan berbagai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan statistik.  Selanjutnya, strategi yang perlu dibangun agar kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS meningkat, ádalah membangun pilar-pilar yang dapat mendukung harapan masyarakat terhadap data yang dihasilkan BPS, yang sejalan dengan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah.  Melalui Program Statistical Capacity Building (STATCAP) - Change and Reform for the Development of Statistics (CERDAS) , BPS berupaya melakukan perbaikan-perbaikan baik dari aspek teknis maupun manajemen.

Program ini direncanakan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2011-2014, meliputi empat pilar utama, yaitu (1) bidang kualitas data, (2) bidangteknologi informasi dan komunikasi , (3) bidang sumber daya manusia, serta (4) bidang pemberdayaan kelembagaan.   Secara rinci kegiatan yang perlu dilakukan oleh masing-masing pilar ádalah sebagai berikut:

KUALITAS DATA

a.      Membuat suatu kerangka kerja (framework) untuk melihat ketidak konsistenan data dari berbagai sumber.

b.     Berkaitan dengan anggaran, maka perlu dikembangkan metodologi survei berbasis sampel kecil (small sample) sebagai strategi peningkatan kualitas data.

c.      Melakukan pengendalian kualitas (quality control) dalam setiap tahap kegiatan statistik dan mencantumkan standard error dalam setiap hasil survei BPS.

d.      Mengembangkan pemanfaatan potensi data administrasi, dalam upaya memperluas ragam statistik resmi (official statistics).

e.      Mengembangkan dan memperbaharui klasifikasi baku (standard classification) di bidang ekonomi dan sosial untuk diterapkan dan dipatuhi baik oleh unit kerja di lingkungan BPS dalam mengembangkan statistiknya, maupun oleh departemen teknis dalam kegiatan operasionalnya.

f.       Sesuai dengan UU 16 tahun 1997, tentang Statistik, maka perlu ditingkatkan intensitas koordinasi dan pembinaan statistik dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif.

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

a.      Membangun cetak biru strategi pengembangan TIK BPS untuk menunjang proses penyelenggarakan dan penyediaan data statistik,

b.     Membangun standarisasi TIK, baik prosedur, hardware, software dan pelayanannya

c.      Membangun infrastruktur TIK, seperti pusat operasi TI, keamanan, sistem backup dan penanggulangan bencana

d.      Membangun data warehouse untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan data BPS, yang didukung komitmen unit kerja terkait.

SUMBER DAYA MANUSIA

a.      Mengembangkan perencanaan SDM yang komprehensif dan Sistem Informasi Manajemen SDM.

b.     Membangun perencanaan karir, sitem mutasi dan rotasi, dan sistem rekruitmen pegawai.

c.      Membangun gap analysis antara potensi dan kebutuhan, baik antar jenjang, antar daerah, dan antara pusat dan daerah.

d.      Membangun Assessment Center untuk memperoleh  pegawai yang kompeten di bidangnya.

e.      Mengkaji kembali tipologi organisasi untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas sumber daya yang dimiliki BPS.

PEMBERDAYAAN PENGGUNA DATA DAN KELEMBAGAAN

a.      Membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga (sumber dan pengguna data) dalam pengembangan statistik.

b.     Membangun dan meningkatkan pelayanan prima yang berorientasi pada segmentasi pengguna data.

c.      Mengembangkan ”knowledge management”  dan memaksimalkan dukungan TI  untuk pelayanan statistik

d.      Membangun nilai-nilai organisasi, seperti  integritas, pelayanan, profesional, relevan dan terpercaya.

Membangun perencanaan sumber daya organisasi terpadu seperti perencanaan, anggaran, keuangan, pengadaan,  SDM, monitoring dan evaluasi .

2.3        ANALISIS KESENJANGAN

Berdasarkan analisis kinerja organisasi sebenarnya secara umum kinerja BPS sudah cukup baik walau memang dalam menghadapi tantangan ke depan masih terdapat kesenjangan antara keadaan sekarang (sub bab 2.1) dan postur BPS di tahun 2014 (sub bab 2.2).  Berdasarkan analisis kesenjangan secara garis besar terdapat 4 pilar yang menjadi perhatian yaitu, Bidang Penataan Organisasi, Bidang Ketatalaksanaan, Bidang SDM dan Pengembangan TIK. Dari ke-4 pilar ini ada dua kriteria aktifitas  yang akan ditindaklanjuti, yaitu dikembangkan (improvement) untuk yang sudah ada , dan dibangun untuk yang belum ada. Analisis kesenjangan ini dapat dilihat dari tabel 2.1.

Tabel 2.1 Analisis Kesenjangan Berdasarkan Evaluasi Kinerja BPS

No	Kondisi BPS di tahun 2010	Postur BPS di tahun 2014	Aktifitas
1.	Corporate values yang belum sempurna	Sudah tersosialisasinya Corporate Values	Dikembangkan
2.	Penataan Kelembagaan yang masih terlalu luas dan tidak terarah	Kelembagaan BPS yang ramping dan sesuai dengan fungsinya	Dibangun
3.	Belum kuatnya perangkat lunak kelembagaan	Sudah tersosialisasinya perubahan UU No.16 Tahun 1997	Dikembangkan
4.	Meta Data * yang jauh dari sempurna	Meta Data sesuai dengan yang diharapkan	Dikembangkan
5.	Data Warehouse yang belum tersedia sesuai kebutuhan	Terbangunnya Data Ware House yang dibutuhkan	Dibangun
6	Sistem pelayanan yang masih dibawah standarisasi pelayanan terhadap publik dan masih dianggap kurang.	Sistem pelayanan sudah terstandarisasi dan sesuai yang diharapkan publik	Dikembangkan
8	Sistem Rekruitmen belum berdasar formasi dan kompetensi	Terbentuknya Sistem Rekruitmen berdasar formasi dan kompetensi	Dikembangkan
9	Tidak sempurnanya sistem rotasi dan mutasi	sistem rotasi dan mutasi yang lebih baik	Dikembangkan
10	Belum memadainya sistem perencanaan / jalur karir	Terbentuknya sistem perencanaan/jalur karir	Dibangun

^*)Meta Data: Informasi tentang data

 

2.4        PRIORITAS REFORMASI DAN RENCANA AKSI PERBAIKAN UNTUK MENUTUP KESENJANGAN

Berdasarkan analisis kesenjangan maka sebagai tindak lanjutnya perlu ditentukan prioritas reformasi. Berdasarkan analisis kesenjangan maka prioritas reformasi yang mampu menjadi factor pendorong (driving force) dari Reformasi Birokrasi BPS meliputi, bidang Penataan Organisasi, Bidang Ketatalaksanaan, Bidang SDM dan Bidang TIK. Ke empat pilar tersebut diurai ke dalam 12 prioritas yang dapat dilihat pada tabel di berikut ini:         

Tabel 2.2 Prioritas Reformasi Birokrasi BPS

Penataan Organisasi	Corporate Values
	Penataan Kelembagaan	Right Sizing
		Tipologi
	Legal and Regulatory Framework
Ketatalaksanaan	Penataan Ulang Tata Laksana Penyediaan Data dan Informasi	Statistik Perdagangan Internasional
		Industri Besar dan sedang
		Statistik Hortikultura dan Perkebunan
		Statistik Harga
		Susenas
		Sakernas
		National Account, Kemiskinan, dll
	Kualitas Pelayanan	Penyempurnaan Meta Data
		Pembangunan Data Warehouse
		Penyempurnaan Pelayanan Statistik
		Pembangunan Advanced Release Calendar
		Pembangunan Tipologi Perpustakaan
Sumber Daya Manusia	Pembangunan Sistem Rekruitmen yang memadai
	Penyempurnaan Sistem Rotasi dan Mutasi
	Pembangunan Sistem Perencanaan/Jalur Karir
	Peningkatan Kualitas SDM
	Pembangunan Manjemen Kinerja
	Pengembangan SIMPEG
	Pembangunan Job Analysis dan Job Grading
TIK

Setelah penentuan prioritas reformasi disusunlah rencana perbaikan yang meliputi:

1.          Area-area apa saja pada ke-4 bidang tersebut di atas yang akan dikembangkan dan dibangun selanjutnya.

2.          Tujuan (objective) dari masing-masing area yang akan dikembangkan dan dibangun

3.          Rencana aksi atau impelementasi yang terdiri dari program-program atau aktivitas-aktivitas  apa saja yang akan dilakukan, apa keluaran (outcome) dari program-program tersebut, kerangka waktu (milestone) yang merupakan tahapan waktu pencapaian keluaran dari program-program, dan sumber daya yang diperlukan baik sumber daya manusia maupun keuangan dan infrastruktur.

4.          Penentuan faktor kesuksesan utama (Key Success Factor), indikator kinerja utama (Key Performance Indicator) dan target-target apa yang akan ditingkatkan dari program-program yang telah ditentukan tersebut di atas.