Tingkat Kesehatan Perempuan di Kabupaten Karimun Tahun 2010

*) bagian ke 5 dari publikasi "Profil Perempuan Karimun TA 2012"

“Every human being is the author of his own health or disease.”

(Siddharta Gautama, 563-483 SM)

Tingkat Kesehatan Perempuan

Salah satu isu utama dalam upaya peningkatan kesehatan berbasis gender adalah meningkatkan kesehatan ibu. Sebagaimana tercantum dalam tujuan ke lima dari pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG’s),  target dari isu tersebut adalah untuk menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga per empat dari standar nasional sebesar 225 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut diantaranya angka kematian ibu, proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan, serta proporsi wanita 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan atau memakai alat KB.

                Angka kematian ibu (AKI) yang disebabkan oleh kehamilan dan persalinan masih sangat tinggi. Pada tahun 2005, hanya sekitar 77 persen persalinan ditolong oleh tenaga medis dan pada tahun 2006 diperkirakan meningkat menjadi 82 persen. Sementara itu, berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia/ SDKI (2003), AKI mencapai 307 per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi ini jauh lebih buruk bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut Women of Our World 2005 yang diterbitkan oleh Population Reference Bureau (2005), AKI di Indonesia mencapai 230 kematian per 100.000 kelahiran hidup, hampir dua kali lipat lebih tinggi dari AKI di Vietnam (130), lima kali lipat lebih tinggi dari AKI di Malaysia (41) dan Thailand (44), bahkan tujuh kali lipat lebih tinggi dari AKI di Singapura (30).

Menurut data tahun 2008 di Indonesia, setiap ibu meninggal setiap jamnya akibat komplikasi kehamilan. Dengan kata lain, lebih dari 9.500 ibu di Indonesia meninggal setiap tahun. Sebagai perbandingan, kematian ibu di Filipina adalah sekitar 1.900, di Thailand sekitar 420, dan di Malaysia hanya sekitar 240 setiap tahunnya. Sebagian besar dari kematian ibu ini sebenarnya dapat dicegah. Kematian ibu lebih tinggi pada populasi dengan karakteristik tinggal di daerah pedesaan atau terpencil, tingkat pendidikan ibu yang rendah, dan tingkat pendapatan yang rendah. Hampir seperempat dari seluruh kelahiran (22.7%) di Indonesia tidak mendapat pertolongan dari tenaga kesehatan terlatih.

                Perkembangan angka kematian ibu di Kabupaten Karimun selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2007 angka kematian ibu di Kabupaten Karimun baru mencapai 117,59 per 100.000 kelahiran. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2008 dan 2009 menjadi 123,02 dan 156,92 per 100.000 kelahiran.  Pada tahun 2010 angka ini kembali meninggkat menjadi 272,21 per 100.000 kelahiran hidup. Dengan kata lain selama empat tahun tersebut telah terjadi peningkatan sebesar 131,49 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan standar nasional yaitu 150 per 100.000 kelahiran.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kematian ibu maternal adalah tenaga penolong persalinan. Pemanfaatan pelayanan persalinan dengan tenaga medis profesional sangat penting untuk menjamin persalinan yang aman. Kondisi di Kabupaten Karimun sendiri menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir, rasio penggunaan tenaga kesehatan terlatih dalam persalinan semakin meningkat. Pada tahun 2007, jumlah kelahiran yang mendapatkan pertolongan oleh tenaga kesehatan mencapai 81,43 persen. Jumlah ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2008 dan 2009 menjadi 81,43 dan 72,52 persen. Sementara pada tahun 2010 jumlahnya kembali meningkat menjadi 90,24 persen.

Perkembangan Jumlah Balita Yang Dilahirkan Menurut Tenaga Penolong Persalinan di Kabupaten Karimun Tahun 2007-2010 (Persen)

Penolong Persalinan	Tahun
	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dokter	22,19	24,31	19,98	33,59
Bidan	59,01	55,00	51,72	55,87
Tenaga kesehatan lainnya	0,47	2,12	0,81	0,79
Dukun bersalin/keluarga	18,33	18,57	27,48	9,76
Jumlah	100	100	100	100

                                Sumber: BPS Karimun

Selain faktor penolong persalinan, masih rendahnya kesadaran di masyarakat dalam memeriksakan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan. Menurut Departemen Kesehatan, penyebab kematian ibu hamil adalah komplikasi kehamilan itu sendiri. Komplikasi utama yang menyebabkan sekitar 80% kematian ibu hamil yaitu perdarahan saat persalinan, Infeksi (biasanya setelah persalinan), dan tekanan darah tinggi pada kehamilan (pre-eclampsia dan eclampsia).

Tingkat kunjungan K1, K4, dan pemberian zat besi pada ibu hamil di Kabupaten Karimun telah berada pada tingkat yang tinggi masing-masing mencapai 95,21 persen, 90,81 persen, dan 85,05 persen. Namun demikian, jumlah kasus kurang energi kronis yang tercatat mencapai 9,25 persen dari jumlah ibu hamil juga perlu menjadi perhatian. Kasus tingginya AKI Kabupaten Karimun tahun 2010 menunjukkan bahwa meskipun penggunaan tenaga kesehatan non-medis dalam proses persalinan telah mengalami penurunan, namun kasus kematian tetap terjadi terutama pada masa nifas.

Kasus Kematian Ibu Maternal Menurut Kecamatan dan Periode Persalinan di Kabupaten Karimun Tahun 2010

Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu Maternal
			Kematian Ibu Hamil	Kematian Ibu Bersalin	Kematian Ibu Nifas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karimun	Tg. Balai	784	-	-	1	1
Meral	Meral	819	2	1	-	3
Tebing	Tebing	462	-	-	-	-
Buru	Buru	184	-	-	1	1
Kundur	Tg. Batu	663	-	-	1	1
Kundur Utara	Tg.  Berlian	305	-	1	-	1
Kundur Barat	Kundur Barat	298	1	-	-	1
Moro	Moro	383	-	-	1	1
Durai	Durai	143	-	1	1	2
Jumlah		4.041	3	3	5	11

Sumber: Profil Kesehatan Kab. Karimun Tahun 2010

Sebagian besar penyebab kematian ibu sebenarnya dapat diatasi, karena penanganan medis untuk komplikasi-komplikasi utama telah diketahui. Namun, permasalah utama pencegahan terletak pada empat hal, yaitu akses masyarakat ke fasilitas kesehatan yang berkualitas, keterbatasan tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil dan sulit dicapai, rendahnya pengetahuan sebagian masyarakat mengenai pentingnya kesehatan ibu, serta rendahnya status gizi dan kesehatan ibu hamil, yang tidak hanya akan memperberat komplikasi kehamilan tapi juga penyebab bayi dengan berat lahir rendah (BBLR).

Tingginya AKI tersebut menjadi input bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan selanjutnya, dengan mengupayakan penekanan melalui berbagai program, salah satunya melalui strategi 'making pregnancy safer (MPS)' yaitu penyelamatan ibu hamil agar proses persalinan bisa berjalan dengan sehat dan aman. Strategi tersebut menekankan pada tiga hal, di antaranya, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, setiap komplikasi obstetri dan neonatal harus mendapat pelayanan pendidikan dan memberikan pelayanan wanita subur untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, serta penanganan komplikasi keguguran.

Fertilitas

                Salah satu upaya untuk meningkatkan status kesehatan berbasis gender adalah melalui penataan terhadap tingkat fertilitas dan kesehatan reproduksi perempuan usia subur (usia 15-49 tahun). Hal ini penting mengingat semakin harmonis relasi gender tersebut maka semakin kuat pengaruhnya terhadap fertilitas. Dalam konteks seksualitas dan reproduksi yang sehat, relasi gender yang harmonis menggambarkan suatu sifat saling membantu, saling memahami, menghargai, dan menghormati antara laki-laki dan perempuan. Salah satu upaya untuk mewujudkan penataan tersebut dikenal sebagai program keluarga berencana (KB).

                Jika ditinjau menurut ukuran fertilitas (paritas) di Kabupaten Karimun, selama tahun 2007-2010 telah terjadi peningkatan terhadap rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh wanita pernah kawin usia produktif (WKUP) di Kabupaten Karimun. Pada tahun 2007 rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup mencapai 2,25 anak per WKUP. Pada tahun 2010, rata-rata tersebut meningkat menjadi 2,34 anak per WKUP. Artinya, telah terjadi peningkatan rasio fertilitas pada WKUP di Kabupaten Karimun yang berimplikasi pada terjadinya kecenderungan peningkatan jumlah anak yang dilahirkan pada masa yang akan datang.

Peningkatan rata-rata jumlah anak lahir hidup tersebut merupakan konsekuensi  dari beberapa hal. Pertama, rata-rata umur perkawinan pertama yang semakin menurun. Pada tahun 2007, rata-rata umur perkawinan pertama penduduk perempuan di Kabupaten Karimun mencapai 21,28 tahun. Pada tahun 2010, rata-rata tersebut telah mengalami peningkatan menjadi 20,96 tahun. Artinya terdapat kecenderungan bagi penduduk perempuan untuk melakukan perkawinan pertama dalam usia yang semakin muda.

                Semakin muda usia seorang wanita saat melakukan perkawinan, maka semakin panjang masa reproduksinya, sehingga semakin besar peluang untuk melahirkan anak.  Umur perkawinan pertama merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap penurunan fertilitas. Menurut Hull dan Singarimbun (Budi Suradji, 1981 : 5) dalam proses penurunan Total Fertilitiy Rate (TFR), 25 persen diantaranya dipengaruhi oleh kenaikan umur kawin di kalangan wanita.

                Faktor kedua, adalah keikutsertaan di dalam program keluarga berencana. Sampai saat ini program KB masih terus dilaksanakan meskipun tidak seketat pada masa awal pelaksanaannya. Hal ini karena tingkat kesadaran masyarakat Indonesia tentang KB sudah cukup tinggi. Dewasa ini pelaksanaan program KB tidak hanya sekedar upaya untuk menekan tingkat kelahiran, tetapi lebih diarahkan kepada pembentukan kualitas keluarga, yaitu keluarga sejahtera (NKKBS).

Target dan Realisasi Peserta KB menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2010

Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif		% Terhadap
		Target	Realisasi	P U S	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Moro	3.034	2.272	2.054	67,67	90,40
Durai	1.099	815	840	76,43	103,07
Kundur	6.279	4.992	3.367	53,62	67,45
Kundur Utara	3.398	2.407	2.407	70,83	100
Kundur Barat	2.825	2.059	1.811	64,10	87,96
Karimun	8.938	6.550	5.969	66,78	91,13
Buru	1.655	1.158	1.158	69,96	100
Meral	8.174	5.976	4.881	59,71	81,68
Tebing	4.440	3.083	3.005	67,68	97,50
Jumlah	39.842	29.312	25.492	63,98	86,97

Sumber: Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kab. Karimun

Berdasarkan data Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB Kabupaten Karimun pada tahun 2010 jumlah peserta program KB mencapai 25.492 pasangan. Secara kuantitas, jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2007 yang baru mencapai 22.678 pasangan. Namun demikian secara kualitas, perkembangan realisasi jumlah peserta program KB pada tahun 2010 dapat dikatakan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 2010 realisasi jumlah peserta KB terhadap total jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) hanya sebesar 63,98 persen, turun dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencapai 64,64 persen.

Jika ditinjau menurut wilayah yang lebih kecil, jumlah peserta KB terbanyak berada di Kecamatan Karimun dengan jumlah 5.969 pasangan. Sementara itu, jumlah peserta KB paling sedikit berada di kecamatan Durai dengan jumlah pasangan sebanyak 840. Namun jika ditinjau dari segi kualitas peserta, justru Kecamatan Durai menempati peringkat pertama dengan realisasi peserta KB sebanyak 76,43 persen dibandingkan dengan total jumlah PUS. Sementara itu, pada wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk yang padat seperti Kundur maupun Meral kualitas realisasi jumlah peserta KB justru berada pada peringkat terbawah dengan rasio dibawah 60 persen.

Situasi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari instansi terkait, mengingat jumlah pertumbuhan penduduk di kedua wilayah ini tergolong cepat. Kurangnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat membuat penetrasi dari peningkatan jumlah peserta program KB ini menjadi terhambat. Hal ini terlihat dari alasan utama yang dikemukakan mereka yang tidak mengikuti program KB. Dari hasil SUSENAS diketahui bahwa jumlah perempuan yang mengemukakan tidak setuju KB, tidak mengetahui alat/cara, takut akan efek samping KB, dan tidak tahu mengenai program KB mencapai 66,66 persen. Hanya terdapat 33,33 persen perempuan yang memilih alasan fertilitas sebagai penyebab mereka tidak mengikuti program KB.

Jumlah Kunjungan Akseptor KB Menurut Kecamatan dan Metode Yang Digunakan di Kabupaten Karimun Tahun 2010

Kecamatan	Kunjungan							Jumlah
	MOP/MOW	IUD	PIL	Kondom	Suntik	Iimplant	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Moro	18	85	649	45	1.037	220	-	2.054
Durai	4	18	247	13	466	92	-	840
Kundur	29	146	1.375	24	1.607	186	-	3.367
Kundur Utara	1	33	594	15	1.221	193	-	2.057
Kundur Barat	4	19	1.021	49	560	158	-	1.811
Karimun	68	318	2.517	144	2.604	318	-	5.969
Buru	4	18	578	17	417	77	-	1.111
Meral	93	150	1.834	78	2.414	312	-	4.881
Tebing	101	64	1.471	60	1.112	197	-	3.005
Jumlah	322	851	10.286	445	11.438	1.753	-	25.095

Sumber: Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB Kabupaten Karimun             

Bagi mereka yang mengikuti program KB pun, pengetahuan terhadap metode dan cara yang digunakan masih sangat kurang. Hal ini telihat dari minimnya variasi metode KB yang digunakan oleh sebagian besar peserta. Pada tahun 2010, dari 25.095 pasangan peserta KB di Kabupaten Karimun, 11.438 pasangan atau 45,58 persen diantaranya lebih memilih untuk menggunakan KB suntik. Sementara itu 10.286 pasangan atau 40,99 persen memilih untuk menggunakan pil KB. Dengan demikian kedua metode tersebut telah digunakan oleh lebih dari 96 persen peserta KB. Artinya, peserta KB di Kabupaten Karimun cenderung menginginkan metode yang praktis walupun tidak sepenuhnya efektif dalam mencegah kehamilan.

Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan

Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk yaitu dengan melakukan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan dan mempermudah akses terhadap fasilitas kesehatan. Dengan adanya kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan, diharapkan berbagai keluhan kesehatan yang ada dapat segera ditangani dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan yang serius.

Pada tahun 2010 seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Karimun telah memiliki sarana pusat kesehatan masyarakat, puskesmas pembantu, serta puskesmas keliling yang tersebar secara merata. Bahkan pada wilayah yang sebagian besar terdiri atas pulau seperti Moro dan Durai telah tersedia fasilitas puskesmas keliling yang beroperasi dengan kapal. Ketersediaan balai pengobatan umum yang jumlahnya mencapai Sembilan unit hanya terdapat di tiga kecamatan yaitu, Kundur Barat, Karimun, dan Meral. Sementara untuk fasilitas yang lengkap seperti rumah sakit hanya tersedia di wilayah Pulau Karimun. Ke depan telah direncanakan untuk dapat meningkatkan fasilitas puskesmas di wilayah Kecamatan Kundur menjadi rumah sakit sehingga dapat lebih mempermudah akses masyarakat di wilayah pulau Kundur.

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Karimun Menurut Kecamatan dan Jenis Tahun 2010

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling		Balai Pengobatan Umum
				Darat	Laut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Moro	-	1	8	1	1	-
Durai	-	1	2	1	1	-
Kundur	-	1	5	4	-	-
Kundur Utara	-	1	7	1	-	-
Kundur Barat	-	1	5	1	-	1
Karimun	-	1	2	3	-	2
Buru	-	1	3	1	-	-
Meral	-	1	2	3	-	6
Tebing	2	1	3	3	-	-
Jumlah	2	9	37	18	2	9

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karimun

Selain fasilitas kesehatan, hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat jumlahnya harus terus ditingkatkan dan persebarannya semakin diperluas sampai ke tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan.

Jumlah Tenaga Kesehatan Pada Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Karimun Menurut Kecamatan dan Jenisnya Tahun 2010

Unit Kerja	Dokter			Paramedis
	Spesialis	Umum	Gigi	Perawat	Prwt Gigi	Bidan	Dukun Bayi	Anestesi	Sanitasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Moro	-	9	-	23	-	16	15	-	1
Durai	-	5	1	12	-	10	16	-	-
Tanjung Batu	-	12	1	36	-	15	13	-	-
Tanjung Berlian	-	5	1	18	1	19	26	-	1
Sawang	-	9	1	13	-	11	7	-	-
Tanjung Balai	-	9	1	28	1	27	5	-	1
Buru	-	8	1	5	-	13	1	-	-
Meral	-	7	2	18	2	19	7	-	1
Tebing	-	6	1	11	1	19	8	-	1
Din. Kesehatan	-	6	4	6	1	6	-	-	5
RSUD	10	16	4	121	2	20	-	2	2
Jumlah	10	92	16	288	8	175	98	2	13

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun

Pada tahun 2010 jumlah tenaga kesehatan pada unit kerja pemerintah yang tersebar di seluruh Kabupaten Karimun mencapai 702 orang, terdiri atas dokter sebanyak 188 orang dan tenaga paramedis sebanyak 584 orang. Dari komposisi tersebut, sebagian besar bekerja di RSUD Kabupaten Karimun. Walaupun jumlahnya cukup banyak namun perlu menjadi perhatian bahwa jumlah dokter spesialis masih cukup minim, hanya sebanyak 10 orang, yang tentu saja tidak cukup efektif jika ditinjau berdasarkan rasionya dengan jumlah penduduk.

Perbandingan antara pertambahan jumlah tenaga kesehatan dengan pertambahan jumlah penduduk dapat dilihat dari rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk. Secara umum gejala yang selalu terjadi di setiap daerah adalah pertambahan jumlah penduduk lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan jumlah tenaga kesehatan. Dengan demikian, rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap penduduk cenderung menurun. Pada tahun 2010, rasio jumlah tenaga kesehatan pemerintah di Kabupaten Karimun terbilang masih minim. Untuk setiap 10.000 penduduk Kabupaten Karimun tersedia satu orang dokter spesialis, empat orang dokter umum, satu orang dokter gigi, empat belas orang perawat, satu orang perawat gigi, dan delapan orang bidan.

Jika ditinjau menurut unit kerja yang lebih kecil, rasio dokter umum, perawat, dan bidan yang terbesar terdapat di Kecamatan Durai. Wilayah yang memiliki rasio dokter umum, perawat, dan bidan paling rendah berada di Kecamatan Meral.  Meskipun perbedaan tersebut terlihat cukup mencolok, namun dapat dikatakan wajar mengingat letak geografis Kecamatan Meral yang berada dalam satu pulau dengan Kecamatan Karimun dan Kecamatan Tebing. Ditambah lagi dengan adanya dukungan RSUD yang letaknya berada diantara perbatasan ketiga kecamatan tersebut, mengakibatkan warga ketiga kecamatan tersebut dapat saling melintas untuk mendapatkan akses tenaga kesehatan.

Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Penduduk Menurut Satuan Kerja Pemerintah dan Jenis Keahlian di Kabupaten Karimun Tahun 2010 (per 10.000 penduduk)

Puskesmas	Jumlah Penduduk	Dokter			Paramedis
		Spesialis	Umum	Gigi	Perawat	Perawat Gigi	Bidan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Moro	17.512		5,14	0,00	13,13	0,00	9,14
Durai	5.821		8,59	1,72	20,62	0,00	17,18
Tanjung Batu	33.878		3,54	0,30	10,63	0,00	4,43
Tanjung Berlian	17.066		2,93	0,59	10,55	0,59	11,13
Sawang	16.146		5,57	0,62	8,05	0,00	6,81
Tanjung Balai	42.601		2,11	0,23	6,57	0,23	6,34
Buru	8.967		8,92	1,12	5,58	0,00	14,50
Meral	44.627		1,57	0,45	4,03	0,45	4,26
Tebing	25.943		2,31	0,39	4,24	0,39	7,32
RSUD	212.561	0,47	0,75	0,19	5,69	0,09	0,94
Kab. Karimun	212.561	0,47	4,33	0,75	13,55	0,38	8,23

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun

Masalah Data Berkualitas Dari Sudut Pandang Petugas Lapangan

Bagian dari makalah yang disiapkan untuk bahan Rapat Teknis Daerah Pimpinan BPS tahun 2012,,

1.1      Faktor Geografis Wilayah

Kabupaten Karimun merupakan sebuah wilayah kepulauan yang terdiri dari 249 buah pulau, dimana yang berpenghuni hanya sebanyak 54 pulau. Dua pulau terbesar menjadi sentra berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dan juga pemukiman penduduk, yaitu Pulau Karimun dan Pulau Kundur. Berdasarkan hasil SP 2010, 52 persen penduduk Karimun tinggal di Pulau Karimun, 26 persen tinggal di pulau Kundur, sementara sisanya menyebar di pulau lainnya. Sementara jika ditinjau menurut potensi ekonomi, 54 persen usaha berada di pulau Karimun, 36 persen di Pulau Kundur, sementara sisanya menyebar di pulau lainnya. Dengan karakteristik seperti ini, kesulitan dalam pendataan di wilayah pulau yang jaraknya jauh akan selalu terulang, dan pasti memerlukan biaya besar.

Saat ini jumlah pegawai di BPS Karimun berjumlah 19 orang, terdiri dari Staf yang bertugas di Kantor sebanyak 10 orang, dan KSK sebanyak 9 orang. Masing-masing kecamatan telah terisi oleh KSK, namun jumlah staf di yang bertugas di kantor masih sangat kurang. Saat ini selain sub-bagian TU yang memiliki 3 orang staf termasuk Kasub-bag, seksi teknis hanya ditangani oleh masing-masing satu orang staf. Akibatnya, kinerja staf bidang teknis menjadi terbatas pada pengelolaan administrasi kegiatan, dan belum mampu memback-up kegiatan KSK di lapangan.

Alasan lainnya adalah transportasi antara kantor dengan kecamatan yang berada di luar pulau Karimun, serta antar kecamatan yang berbeda pulau masih terbatas. Sebagian besar pekerjaan antar wilayah masih belum memungkinkan untuk dikerjakan dalam satu hari secara pulang pergi. Hal ini menyebabkan pembagian beban tugas tidak dapat dilakukan secara merata sehingga otoritas kerja masih bersifat kewilayahan. Pada kecamatan tertentu yang padat penduduk dan merupakan sentra ekonomi beban kerja sangat padat, sementara untuk kecamatan lain yang tidak berpotensi pekerjaan menjadi kosong. Sementara tantangan kedepan mengenai jabatan fungsional dan remunerasi menuntut adanya pembagian beban kerja yang seimbang antar pegawai. 

      

1.2      Faktor Kemampuan Petugas

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, lebih dari 73 persen penduduk Kabupaten karimun memiliki pendidikan SMP kebawah. Sementara pada etnis tertentu seperti cina, jumlahnya lebih besar lagi, mencapai 83 persen. Hal ini tentu sangat menyulitkan petugas dalam menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan pendataan. Jika maksud dan tujuan ini tidak dapat tersampaikan dengan baik, maka responden kemudian cenderung untuk menolak atau memberikan jawaban yang tidak tepat.

Perlu disadari bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh BPS belum sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat Kabupaten Karimun. Pertanyaan pertama yang sering dilontarkan oleh responden biasanya adalah asal instansi petugas. Dalam hal ini, jika kita menjawab BPS, maka banyak responden yang tidak mengetahuinya. Hal ini biasanya disikapi petugas dengan memperkenalkan BPS sebagai kantor sensus. Namun hal inipun tidak serta merta membuat responden puas. Akan datang pertanyaan lanjutan seperti “mengapa sensus dilakukan setiap tahun?”, atau jika sedang melaksanakan survei, pertanyaannya berubah menjadi “mengapa sensus hanya mendata sebagian rumah/usaha saja?”.

Pertanyaan semacam inilah yang sering membuat petugas kerepotan. Belum lagi jika ditanyakan mengenai maksud diadakannya survei. Dalam pelaksanaan Sakernas misalnya, petugas sering menjelaskan bahwa survei dimaksudkan untuk mengetahui jumlah pengangguran. Yang sering terjadi adalah ketika kebetulan petugas mendata ART yang pengangguran, maka ketika petugas datang untuk yang kedua atau ketiga kalinya (panel) ke RT tersebut, responden menjadi apatis karena tidak ada hasil pendataan tersebut (pekerjaan) yang dirasakan secara langsung oleh si pengangguran. Jika tidak berhasil meyakinkan responden, petugas seringkali harus mendata dari luar pagar, atau bahkan ditolak.

Sama halnya dengan kegiatan sakernas, pendataan terhadap kegiatan usaha juga selalu menemui kesulitan dalam menjelaskan maksud kegiatan survei. Hal ini terjadi terutama ketika petugas harus melakukan pendataan terhadap usaha kecil dan menengah dan kegiatan yang sifatnya rutin. Kesulitan terjadi ketika dalam banyak kasus, kegiatan pendataan yang dilakukan oleh pihak lain seperti pemerintah daerah selalu mendatangkan hasil yang nyata bagi responden. Misalnya bantuan modal, pemasaran, maupun peralatan. Sementara itu survei yang dilaksanakan BPS justru dirasakan tidak pernah dapat memberikan kontribusi apapun. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membuat responden merasa jengah, dan bahkan malas untuk melayani petugas.

Dari sisi petugas sendiri sebenarnya pada awal mereka terjun melakukan pendataan pasti sudah berusaha untuk memberikan penjelasan yang memadai. Misalnya apa itu BPS, apa tujuan survei, serta alasan bahwa dengan memberikan jawaban atas survei BPS, reponden telah membantu pemerintah dalam kegiatan evaluasi dan perencanaan pembangunan. Namun mindset yang telah tertanam dalam diri sebagian besar masyarakat Kabupaten Karimun bahwa pendataan sangat erat kaitannya dengan pemberian bantuan membuat petugas BPS tidak mampu menjawab lebih lanjut.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa petugas BPS tidak merasa bahwa mereka serta merta diterima oleh responden, sebagaimana seharusnya aparat pemerintah terhadap masyarakat. Petugas kemudian memilih untuk mencari aman dengan memberikan penjelasan seadanya, atau cara lainnya asalkan responden mau menjawab, terutama jika survei tersebut harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Misalnya dengan menjawab bahwa pendataan berasal dari instansi lain, bertanya secara tidak lengkap, atau bahkan secara sembunyi-sembunyi (tanpa membawa blanko pencacahan). Hal inilah sering terjadi dan menjadi beban tersendiri bagi petugas, terutama KSK.

Beban terbesar berada di pundak KSK karena sebagian besar dari mereka harus melaksanakan pendataan secara rutin dan dipaksa untuk dapat berhasil. Melakukan cara-cara aman sebagaimana telah disebutkan diatas mungkin bisa berhasil jika pendataan hanya dilakukan satu kali. Tapi dalam jangka panjang, hal ini justru semakin mempersulit petugas. Maka tidak heran jika untuk pendataan yang bersifat rutin, KSK seringkali mengambil sampel RT atau usaha yang dikenalnya secara pribadi, atau meminta bantuan orang yang sudah kenal baik dengan RT/usaha tsb.

 Disinilah terjadi situasi yang kurang sehat. Ketika pendataan bisa berhasil karena petugas kenal baik dengan respondennya, maka dapat terjadi monopoli tugas. Akibatnya ketika karena satu dan lain hal terjadi pergantian petugas yang mendata di tempat tersebut, petugas yang baru menjadi kesulitan karena harus mulai dari nol. Untuk itu yang perlu menjadi perhatian pimpinan BPS adalah bagaimana seorang petugas dapat diterima oleh responden bukan karena dia mengenal respondennya secara pribadi, tapi karena dia merupakan aparatur pemerintah.

1.3          Faktor Beban Tugas

Hal yang telah sering dikeluhkan oleh petugas BPS di lapangan adalah jadwal yang tidak sinkron dan terlalu ketat. Sedianya, jadwal kegiatan selama satu tahun untuk setiap satuan kerja BPS sudah ditetapkan oleh BPS pusat. Jadwal yang telah disusun tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh BPS Kabupaten/Kota untuk disesuaikan dengan kondisi setempat terkait dengan pengaturan beban kerja setiap petugas. Jadwal kerja yang baik semestinya dapat mengatur sinkronisasi antar waktu pelaksanaan satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, serta tidak menimbulkan inefisiensi.

Contoh inefisiensi kegiatan yang sering terjadi adalah satu RT/usaha harus dicacah dua kali atau lebih oleh jenis kegiatan yang berbeda. Pendataan hotel tahunan pada suatu perusahaan yang ditangani oleh seksi distribusi misalnya, juga didata oleh seksi Nerwilis untuk keperluan SKPR, bahkan juga didatangi oleh seksi produksi untuk keperluan survei captive power. Responden yang didatangi oleh tiga petugas dan diminta untuk memberikan data yang berbeda pada tiga daftar isian yang juga berbeda tentu akan merasa kesal. Apalagi jika hal ini terjadi secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan terbuangnya waktu dan biaya, tidak hanya bagi pengusaha, tapi juga bagi petugas BPS itu sendiri. Akan lebih baik jika terdapat koordinasi kegiatan di BPS pusat.

Sementara itu, jadwal kerja yang telah dirancang untuk satu tahun kalender seringkali menjadi kacau akibat adanya kegiatan yang bersifat ad hoc dan mendadak. Sementara petugas dituntut untuk dapat selalu menyelesaikan kegiatan rutin secara tepat waktu untuk keperluan press release bulanan, ketika itu juga kerap kali datang perintah untuk mengikuti pelatihan dan tugas lain yang cukup menyita waktu. Belum lagi jika survei tersebut harus dapat diselesaikan dalam hitungan hari, maka jadwal yang sudah disusun menjadi berantakan. Sering terjadi kasus dimana akibat beban kerja yang dirasakan terlalu berat serta ego sektoral, suatu pekerjaan menjadi korban. Hal ini sangat mungkin untuk terjadi jika kedua pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan, maka petugas cenderung mengorbankan salah satunya. Atau jika dipaksa untuk harus selesai secara bersamaan, maka kualitas data yang dihasilkan menjadi korban.

1.4         Faktor Evaluasi    

Salah satu kelemahan dari kegiatan BPS adalah dalam hal evaluasi. Bukan karena evaluasi itu tidak pernah dilakukan, namun karena evaluasi yang dilakukan sering kali tidak mampu membawa perubahan. Misalnya dalam setiap kegiatan pengawasan, alih-alih melakukan koreksi terhadap pekerjaan di lapangan, pengawas seringkali harus kerepotan membantu pencacahan untuk mengejar deadline. Sementara permasalahan teknis lapangan yang ada menjadi terabaikan. Akibatnya pengawas menjadi malas untuk turun ke lapangan karena harus bekerja dua kali, mencacah dan memeriksa.

Sementara itu petugas lapangan juga kerap kali tidak segera berkoordinasi dengan pengawasnya ketika terjadi suatu pemasalahan. Akibatnya ketika petugas lapangan diingatkan untuk segera menyerahkan tugasnya kadang-kadang kurang merespon, atau malah memberikan respon yang kurang baik. Hal ini bisa terjadi akibat cara penyampaian pesan yang kurang baik, atau terdapat hambatan komunikasi dimana baik petugas maupun pengawas saling tidak memahami kondisi psikologis masing-masing. Ketegasan dalam menyikapi hal ini seringkali menimbulkan resistensi yang keras sehingga berujung konflik antar pegawai.

 

Lalu kira-kira siapa yang bisa menyelesaikannya?

Peran BPS Dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karimun

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Ketentuan tersebut Menekankan tentang perlunya sinkronisasi lima pendekatan perencanaan yaitu pendekatan politik, partisipatif, teknokratis, bottom-up dan top down dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan adanya suatu lembaga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan dan proses kegiatan perencanaan.

Adanya peraturan mengenai proses perencanaan pembangunan tersebut juga mengatur mengenai sistem evaluasi dan penajaman target pembangunan yang berdasarkan indikator statistik. Untuk itulah pada hari Kamis 22 Maret 2012, BPS karimun mendapatkan undangan dari pihak Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karimun untuk dapat memberikan pemaparan kepada peserta Musrenbang dalam rangkaian sidang pleno. Pada acara yang bertempat di Gedung Serba Guna “Balai Nilam Sari”, Kantor Bupati Karimun tersebut, Kepala BPS Kabupaten Karimun, Sumarmono, S.Si., menyampaikan pemaparan mengenai Tinjauan Makro atas Kinerja Perekonomian Kabupaten Karimun.

Materi yang disampaikan meliputi pertumbuhan ekonomi serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Pada pemaparan singkat selama 20 menit ini terlihat bahwa sesungguhnya Kabupaten Karimun memiliki struktur dan ketahanan ekonomi yang relatif baik. Hal ini terbukti selama beberapa tahun terakhir, ketika perekonomian nasional serta regional Provinsi Kepri mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun terus berakselerasi. Kondisi ini kemudian dihubungkan dengan perkembangan angka kemiskinan dan pengangguran yang cenderung menurun. Pemaparan ini sekaligus juga bertujuan untuk menjawab opini yang dilemparkan oleh beberapa pihak di media massa belakangan ini mengenai pertumbuhan ekonomi yang dirasakan semu.

Selain dalam kegiatan musrenbang, sesungguhnya BPS Kab. Karimun telah terlibat aktif dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Keterlibatan itu diwujudkan melalui keikutsertaan dalam berbagai tim yang dibentuk pemerintah daerah untuk melaksanakan evaluasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati, maupun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sejak tahun 2008. Bahkan pada tahun 2011 yang lalu, Kepala BPS Karimun dilibatkan sebagai anggota tim ahli dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Karimun 2011-2016 bersama-sama dengan tim dari P4W-IPB Bogor.

Sebagai salah satu daerah strategis yang termasuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ-BBK) dan termasuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3I), Kabupaten Karimun sangat membutuhkan data-data yang akurat terkait dengan hasil pembangunan yang dicapai serta dampaknya bagi masyarakat. Sayangnya kebutuhan tersebut seringkali tidak dapat dipenuhi dengan data terbaru, karena data yang tersedia seringkali sudah out of date. Kebutuhan data oleh pemerintah daerah dan masyarakat bergerak dalam hitungan bulan, sementara lag data yang dirilis oleh BPS sering kali bergerak dalam hitungan tahun. Kecepatan dalam penyajian data inilah yang dirasakan mempengaruhi animo masyarakat dan pemerintah daerah dalam menggunakan data BPS. Untuk itu, desentralisasi wewenang dalam penyajian data tingkat daerah diharapkan dapat terwujud, tentunya dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang tercantum dalam Sistem Statistik Nasional (SSN) dan prinsip Good Governance. 

 

Marmut merah jambu

Judul: Marmut Merah Jambu

Penulis: Raditya Dika

Penerbit: Bukune

Cetakan: I, tahun 2010

Jumlah Hal: 218

Secara garis besar, buku ini adalah soal cinta. Buku ini dimulai dari suatu usaha Raditya Dika untuk memahami apa itu cinta melalui introspeksi ke dalam-pengalaman pengalamannya, tentu saja dengan gaya komedi. Dan hasilnya, ternyata cinta memang tidak pernah dapat dimengerti. Alih-alih seperti belalang sembah jantan yang rela mati dan dimakan kepalanya oleh belalang sembah betina setiap kawin, penulis merasa seperti seekor marmut merah jambu yang terus menerus jatuh cinta, loncat dari satu relationship ke yang lainnya, mencoba berlari dan berlari dalam roda bernama cinta, seolah-olah maju, tapi tidak..karena sebenarnya jalan di tempat.

Apa yang coba dituliskan di buku Marmut Merah Jambu ini adalah tentang pengalaman satu orang, yang terkadang juga dirasakan “dalam kejadian yang berbeda” oleh orang lain. Dimuat dalam potongan-potongan cerita, tapi intinya tetaplah sama: tentang bagaimana manusia pacaran, tentang manusia jatuh cinta, tentang pengalaman jatuh cinta. Dari mulai bagaimana jatuh cinta dengan diam-diam, sampai naksir orang via chatting. Dari mulai susahnya mutusin cewek sampai ditaksir sama cewek aneh. Dari mulai kita nembak cewek, sampai akhirnya membuat janji seperti lazimnya orang pacaran lainnya, seperti: “kita bakalan kayak gini terus”. Janji yang terkadang gak bisa ditepati.

Tapi yang paling menarik adalah bagaimana dia bisa menempatkan kalimat-kalimat yang serius (dan barangkali mengingatkan kembali kepada pembaca lainnya mengenai pengalaman hidupnya sendiri) diantara cerita-cerita kocak yang dimuat. Beberapa yang menarik diantaranya (menurut pandangan saya tentunya) di hadirkan di bawah ini:

“orang yang jatuh cinta diam-diam tahu dengan detail semua informasi orang yang dia taksir, walaupun mereka belum pernah ketemu:…” (3)

"Seperti yang ditulis Oscar Wilde: ‘Seperti dua kapal yang berpapasan sewaktu badai, kita telah bersilang jalan satu sama lain; tapi kita tidak membuat sinyal, kita tidak mengucapkan sepatah kata pun, kita tidak punya apa pun untuk dikatakan’…

…Hampir semua orang yang jatuh cinta diam-diam pernah menelepon orang yang mereka taksir dan langsung menutup telponnya kembali. Hal yang membedakan paling hanya jam mereka menelpon” (7)

“orang yang jatuh cinta diam-diam harus bisa melanjutkan hidupnya dalam keheningan” (14)

“pada akhirnya orang yang jatuh cinta diam-diam hanya bisa mendoakan. Mereka Cuma bisa mendoakan, setelah capek berharap, pengharapan yang ada dari dulu, yang tumbuh dari mulai kecil sekali, hingga makin lama makin besar, lalu semakin lama semakin jauh. Orang yang jatuh cinta diam-diam pada akhirnya menerima. Orang yang jatuh cinta diam-diam paham bahwa kenyataan terkadang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Terkadang yang kita inginkan bisa jadi yang tidak kita sesungguhnya butuhkan. Dan sebenarnya yang kita butuhkan hanyalah merelakan. Orang yang jatuh cinta diam-diam hanya bisa seperti yang mereka selalu lakukan, jatuh cinta sendirian.” (16)

“Katanya, ‘Kalau dia suka sama lo, pasti dia SMS selamat malam atau ucapan terima kasih. Kalo gak, yah enggak’. Gue mengiyakan.

Malam itu gue menunggu. Entah SMS, atau telpon. Satu jam berlalu. Masih belum ada, SMS itu. Masih belum ada, telepon itu.

Malam itu, tidak ada apa-apa.

Tidak satu SMS pun.” (79)

“..’hmmm, inget. Dikit’ kata gue.

Pada kenyataannya, gue inget semuanya.

Gue inget semua detail kecil yang mungkin dia lupa….” (83)

“bagaimana dengan para jomblo abadi, yang mungkin mati sendirian? Bagaimana dengan orang yang memilih untuk tidak pernah mencintai orang lain? Atau, ini yang paling parah: bagaimana dengan orang yang cintanya selalu bertepuk sebelah tangan?

Mereka punya nama untuk itu: unrequited love.

Unrequited love, atau cinta yang tak terbalas, adalah hal yang paling bisa bikin kita ngais tanah. Untuk tahu kalau cinta kita tak berbalas, rasanya seperti diberitahu bahwa kita tidak pantas untuk mendapatkan orang tersebut. Rasanya seperti diingatkan bahwa kita, memang tidak sempurna, atau setidaknya tidak cukup sempurna untuk orang tersebut.” (91)

“Bagaimana dua orang bisa bertemu dan jatuh cinta? Bagi sebagian orang sesimpel mereka sekelas di sekolah, satu meja di tempat les, atau sang guru membuat mereka duduk satu meja. Bagi sebagian yang lain, tidak sesimpel itu…..

…..Bagaimana orang bertemu memang aneh, absurd dan kompleks. Tidak ada yang tahu pasti kapan soulmate bisa datang” (143)

"Dan gue, baru tahu, bahwa satu kalimat yang ditulis oleh seseorang bisa membuat kita gak bisa tidur semalaman" (148)

“For other people they see me as a clown, but for you, I show you the human” (158)

“…Kita duduk di bagian belakang, sementara beberapa lagu jazz standard dimainkan dengan perlahan-lahan. Gue menyender, dia juga menyender. Gua ingin memegang tangannya tapi tidak berani untuk membuat first move. Buat cowok, menunggu waktu yang pas untuk memegang tangan si cewek perlu kelihaian. Kalau kita memegang tangannya kecepetan, si cewek bisa-bisa ilfil. Kalau kita kelamaan, kita melewatkan kesempatan untuk membuat si cewek merasa diperhatikan….” (159-160)

“Lalu gue menghela napas, duduk di sebelahnya dengan manis.Diam dalam kenyamanan. Tanpa kata-kata, gue mencoba untuk mengkomunikasikan bahwa gue, sudah jatuh kepada dia.” (161)

" Gue menyebut ini sebagai sebuah cosmological coincidence, atau kebetulan kosmos, kebetulan yang dirancang oleh alam semesta. Semesta telah mengatur pertemuan kita. Lebih jauh lagi gue gak percaya pada kebetulan, gue lebih percaya pada pertemuan yang direncanakan diam-diam. Masing-masing dari kita punya garis kehidupan yang telah digambarkan. Dan masing-masing dari kita, kalau diizinkan, akan saling bersinggungan." (163)

NB: terima kasih pada mbak mita atas pinjaman bukunya

Penduduk Karimun 2000-2010

Kecamatan	Tahun
	2000*	2001	2002	2003**	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010***	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Moro	21.765	22.243	22.443	22.712	23.663	18.097	18.924	19.496	20.187	20.888	17.512	18.305
Durai						6.220	6.504	6.701	6.938	7.179	5.821	6.106
Kundur	58.978	27.424	28.008	31.749	30.411	33.993	35.546	36.621	37.917	39.235	33.878	35.711
Kundur Utara		19.208	19.460	16.858	19.732	18.049	18.874	19.445	20.133	20.833	17.066	17.935
Kundur Barat		11.539	13.424	14.755	13.685	15.798	16.520	17.019	17.622	18.234	16.146	16.891
Karimun	84.027	32.335	38.205	34.361	38.663	36.789	38.470	39.633	41.037	42.464	42.601	44.905
Buru		9.337	9.629	9.203	9.778	9.853	10.304	10.615	10.991	11.373	8.967	9.454
Meral		34.280	39.123	36.919	39.777	39.528	41.334	42.584	44.092	45.624	44.627	46.877
Tebing		22.646	20.207	20.900	21.913	22.377	23.399	24.107	24.961	25.828	25.943	27.212
Kab. Karimun	164.770	179.012	190.499	187.457	197.622	200.704	209.875	216.221	223.878	231.658	212.561	223.397
Keterangan:
*)	Hasil Sensus Penduduk 2000
**)	Hasil P4B 2003
***)	Hasil Sensus Penduduk 2010